TANGERANGNEWS.com- Rencana pembangunan 3 juta rumah yang dijalankan pemerintah dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar terkait reforma agraria. 

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menilai program tersebut perlu diarahkan agar terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah secara lebih luas.

Ia menyebut, program perumahan tidak hanya diperuntukkan bagi buruh, tetapi juga harus mencakup petani dan nelayan yang memiliki keterbatasan akses terhadap hunian layak.

"Harusnya 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah itu buruh, apakah itu petani, apakah itu nelayan, itu harus menjadi bagian dari kerangka reforma agraria, baik di pedesaan maupun perkotaan," jelas Dewi dikutip dari Kompas, Minggu 3 Mei 2026.

Menurutnya, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada skema cicilan belum cukup untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Sebab, perlu diperhatikan penyediaan hunian yang layak sekaligus akses terhadap sumber penghidupan.

"Jadi bukan sistem, apa, cicilan, hanya karena cicilan, oh suku bunganya rendah, itu bukan reforma agraria kalau tidak ada pemenuhan hak dasar perumahan yang layak dan akses yang lebih mudah kepada sumber kehidupan," ujarnya.

Dalam skema yang berjalan, pemerintah memberikan subsidi cicilan sekitar Rp600 ribu per bulan selama 25 tahun. 

Dengan demikian, dari cicilan normal Rp1,55 juta, masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp950 ribu per bulan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1 juta rumah khusus bagi buruh. 

Hunian tersebut direncanakan berada di sekitar kawasan industri agar biaya tempat tinggal dan transportasi pekerja bisa ditekan.

"Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dengan tempat bekerja," jelas Prabowo.

Pemerintah juga merancang kawasan hunian yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti sekolah, layanan kesehatan, tempat penitipan anak, hingga transportasi umum.

"Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi," kata Prabowo.

Meski demikian, program ini masih dinilai perlu penyesuaian agar tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga memastikan keterjangkauan akses lahan serta keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat.