TANGSEL-Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Ratu Dian Latifa mengungkapkan kesetaraan gender di Provinsi Banten sudah cukup bagus. Berdasarkan datanya, dari 33 provinsi di Indonesia, Banten dalam urutan ke delapan.
"Sudah cukup bagus. Karena kepala daerah yang memimpin adalah wanita," katanya, pada kegiatan rangkaian peringatan Hari Ibu di Serpong Utara, Selasa (10/12).
Namun, pada level legislatif di wilayah Provinsi Banten belum banyak. Hal tersebut
mempengaruhi kebijakan untuk menaikkan derajat perempuan.
"Contohnya, di DPRD Kota Tangsel hanya delapan yang jadi wakil rakyat dari 45 orang. Jumlah
ini tidak bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan," ucapnya.
Menurutnya saat ini salahsatu persoalan serius yang diungkapkan oleh para pengurus partai
politik dengan keterwakilan perempuan pada saat verifikasi faktual adalah minimnya ketersediaan perempuan yang berkualitas dan mumpuni.
"Pendidikan politik pada perempuan masih minim. Tidak salah jika ada pembuatan aturan tidak
sesuai dengan sifat perempuan. Karena memang yang buat Raperdanya laki-laki," terangnya.
Sampai saat ini, sambung Dian kenyataan sampai saat ini perempuan masih merupakan kelompok marjinal yang secara historis selalu disisihkan dalam dunia politik dan proses-proses pengambilan keputusan publik.
"Disisi lain tingkat pengetahuan perempuan tentang politik sangat berkaitan erat dengan
kesadaran politik perempuan," katanya.
Presiden Goverment Research Institute (GRI) Sri Sundari menuturkan kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi sebagai manusia.
Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.
"Sayangnya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting," ujarnya.
