TANGSEL-Pasca ditahannya Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Tangsel Mamak Jamaksari pada Jumat (15/8) lalu oleh KPK.
 
Pihak pemerintah setempat memastikan, tak akan ada bantuan bantuan hukum untuk tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada dinas kesehatan tahun anggaran 2012 itu.
 
Benyamin Davnie Wakil Wali Kota Tangsel 
mengatakan,  tidak adanya pendampingan hukum dari Pemkot lantaran sesuai dengan aturan berlaku. 
 
PNS aktif yang tersangkut kasus korupsi tidak akan ada bantuan hukum dari pemerintah daerah.  
 
"Kalau dilihat dari aturannya, jika PNS 
terlibat kasus pidana tak dapat bantuan hukum atau pengacara dari pemerintah setempat," ungkapnya, Minggu (17/8).
 
Dikatakan, meski demikian, Pemkot prihatin dengan penahanan Mamak Jamaksari atas kasus alkes tersebut. 
 
 
Dia mengungkapkan rasa keprihatinanya. Untuk itu, dia berharap tidak ada lagi PNS dilingkup Pemkot yang terlibat kasus korupsi.
 
"Prihatin dengan kasus ini. Saya pun berharap, yang bersangkutan bisa melewati berbagai proses hukumnya di KPK," ucapnya.
 
Sedangkan Sekda Kota Tangsel Dudung E. 
Diredja menuturkan soal status PNS Mamak Jamaksari. Pihak Pemkot akan menunggu putusan hukum terlebih dulu dari KPK. 
 
"Memang kan aturannya demikian. Tunggu adanya putusan hukum, ini kan baru 20 hari masa tahanan, untuk mempermudah KPK meminta keterangan," katanya.
 
Menurut dia, Pemkot Tangsel akan melihat atau memantau perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes tahun anggaran 2012 itu. Jika sudah jelas, barulah akan ada langkah yang diambil Pemkot. Baik sikap secara hukum, 
ataupun nasib kepegawaian Mamak Djamaksari.
 
"Kita lihat keputusan KPK selanjut. Ini kan 
baru penahanan sementara," ucapnya.
Sebelumnya, Mamak Djamaksari sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinkes Tangsel, ditahan KPK pada Jumat (15/8) lalu. Dikatakan 
 
Juru Bicara KPK Johan Budi, penahanan tersebut dilakukan untuk mempermudah penyidikan dugaan korupsi pengadaan Alkes pada tahun anggaran 2012, dengan nilai pagu Rp 32 miliar.
 
"Iya, ditahan di Rutan KPK Jakarta Timur untuk 20 hari pertama," katanya.
 
Mamak disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana sudah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Ancaman sanksi pidana tersebut 
maksimal 20 tahun penjara.