TANGSEL-Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany memberikan komentarnya terkait Pilkada tak langsung.
Sebab, dengan kepututusan DPR-RI yang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD  telah mengubah peta politik pilkada di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Tangsel.

"Undang-undang itu kan aturan sesuai tata urutannya. Jika nanti akhirnya ditandatangani presiden,  ya harus diikuti," ujarnya Minggu  (28/9/2014).

Namun, Airin mengaku juga menghargai jika nantinya Undang-Undang pilkada tersebut akan ada yang menguji materikan ke Mahkamah Kontitusi (MK).

Jika melihat perkembangan politik yang ada,  dia yakin UU tersebut akan di judicial review. "Saya melihat gelagatnya akan banyak kekuatan sipil yang akan melakukan uji materi UU Pilkada," tegasnya.

Airin menambahkan seandainya MK mengembalikan proses pilkada secara langsung dipilih rakyat, maka dirinya akan patuh.
“Karena keputusan MK mengikat,” katanya.

Dari sisi politik, Airin sebenarnya diuntungkan dengan keputusan pilkada lewat DPRD jika dikaitkan dengan pilkada Tangsel yang akan dilaksanakan tahun depan.

Pertama Airin jelas sudah mengantongi kendaraan politik yakni Partai Golkar. Setidaknya dalam pilkada Tangsel bisa saja ia berkoalisi dengan Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS.