TANGERANGNEWS.com-Satpol PP Kota Tangerang Selatan menyegel pembangunan kontrakan di Kampung Maruga RT 03/04, Jumat (4/1/2018).
Informasi yang dihimpun, bangunan tersebut milik Bupati Buru Selatan (Bursel), Maluku, Tagop Sudarsono.
Bangunan 36 pintu diatas lahan seluas 1001 meter persegi disegel karena hanya memiliki Surat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) bukan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga melanggar Perda Kota Tangsel Nomor 6 Tahun 2015 tentang IMB.
Kabid Penegakan Hukum dan Perda Satpol PP Tangerang Selatan, Oki Rudianto mengatakan akan memanggil penanggung jawab pembangunan tersebut.
"Pembangunan kita hentikan hari ini. Selanjutnya yang bersangkutan (Tagop Sudarsono) kita panggil ke kantor untuk memperlihatkan perizininan yang ia miliki," kata Oki.
Oki juga mengatakan tidak pandang bulu dalam penegakan Perda, meskipun bangunan kontrakan itu milik seorang Bupati.
"Ga ada masalah dengan siapapun, karena hukum ini siapapun pelanggarnya harus kena sanksi," tegas Oki.
Pembangunan kontrakan itu sendiri sudah berlangsung sejak Juli 2018,a namun sempat dihentikan dan baru pada pekan kemarin kembali dilanjutkan.
"Mulai kerja sekitar 2 minggu habis lebaran sampai sekitar bulan November, kemudian berhenti. Dan dilanjutkan kembali hari Sabtu kemarin," kata Suratman, kepala kuli pembanguan kontrakan tersebut.(MRI/RGI)
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Arus disrupsi digital yang bergerak kian masif menuntut organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak sekadar ikut tren, melainkan wajib menjadi garda terdepan dalam merawat ruang digital dari ancaman hoaks
Perhelatan akbar yang digelar Harian Kompas bersama bank bjb dan Pemeritah Kota (Pemkot) Tangerang ini menghadirkan program The Frontliner hingga jumlah kuota peserta yang lebih banyak dari tahun sebelumnya,
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
