TANGERANGNEWS.com-Mahasiswa Papua di Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf secara langsung kepada warga Papua.
Hal itu disampaikan Mahasiswa Papua saat menggelar unjuk rasa di depan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda, Ciputat, Tangsel, Selasa (20/8/2019)
Permintaan maaf itu untuk meredam gejolak yang terjadi lantaran perlakuan rasisme yang diterima oleh mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/8/2019) lalu.
BACA JUGA:
"Kami meminta agar Presiden untuk segera menyelesaikan masalah ini, dan turun ke daerah (Papua) meminta maaf langsung kepada kepala daerah kami," ucap Sabil Rosyadi Puarada, orator dalam aksi tersebut.
Dalam orasinya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengatakan, persatuan tak akan terwujud, selama masih ada persoalan rasisme di Indonesia.
"Kami tidak terima dikatakan monyet. Kita dengan kulit hitam, rambut keriting, orang asli Indonesia," tutur Sabil.
Dengan persoalan rasisme itu, lantas ia mempertanyakan semboyannNegara ini, yaitu Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda Tetapi tetap Satu).
"Dimana Bhineka Tunggal Ika? Justru kami ramai-ramai yang berkulit hitam, berambut keriting tinggal di Timur mendoakan masyarakat di Jawa, di Kalimantan. Kita tidak pernah memandang suku, memandang ras, dan agama sekalipun," tegasnya. .
Fajar Cuan selaku Koordinator Aksi mengatakan, mengingat awal mula persoalan ini berada di Jawa Timur, maka pihak pun mendesak kepada Khofifah, Gubernur Jawa Timur untuk segera mengambil sikap.
"Agar segera memberikan jaminan terhadap orang Papua yang sedang studi di daerah Provinsi Jawa Timur," singkatnya.(MRI/RGI)
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardjibmemastikan pengumuman pelatih Timnas Indonesia akan dilakukan bersamaan dengan pelatih Timnas Indonesia U-23.
TODAY TAG
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Tangerang menyita sebanyak 617 botol minuman beralkohol dari berbagai merek untuk menjaga suasana kondusif menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah agar tidak menunda penetapan upah minimum tahun 2026.
Di era ketika setiap ekspresi terekam dalam unggahan, bahasa kini menjadi cermin identitas digital. Ungkapan seperti “healing-an dulu biar nggak overthinking” atau “LOL” tidak lagi sekadar rangkaian kata
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
