TANGERANGNEWS.com-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan menyoroti peran pengawasan dari DPRD Tangsel usai mencuatnya dugaan korupsi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Abdul Hamim Jauzie, Ketua Pengurus LBH Keadilan efektifitas pengawasan yang seharusnya dilakukan DPRD sehingga dugaan korupsi ini bisa terjadi.
"Kami bertanya-tanya juga kenapa hingga saat ini belum ada legislator Kota Tangsel yang bersuara, menyikapi dugaan korupsi yang terjadi itu," ujarnya, Jumat 14 Februari 2025.
Abdul Hamim menambahkan sebagai wakil rakyat, DPRD Tangsel memiliki tanggung jawab untuk bersuara dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang telah memilih mereka.
"Sikap diam dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap persoalan penting ini," ujarnya.
Masyarakat menantikan tanggapan dan tindakan nyata dari para wakil rakyat dalam mengawal kasus ini. "Sampai saat ini masyarakat menunggu kepastian dari DPRD," imbuhnya.
Bagi para penikmat serial drama Korea bertema politik dan hukum—seperti Stranger (Secret Forest), Chief of Staff, atau Designated Survivor: 60 Days—adegan ruang gelap yang dipenuhi monitor, perwira tinggi yang saling melirik penuh rahasia
TODAY TAG
Di tengah maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan internet untuk mencari jawaban atas keluhan kesehatan, risiko self-diagnosis atau salah informasi medis kian meningkat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang merespons secara cepat terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mengenai hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 lalu.
Ratusan siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA mengikuti Model United Nations Syafana Islamic School (Munsya) 2026 yang digelar di Gedung Ade Kismantoro Secondary pada 31 Oktober hingga 1 November 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
