TANGERANGNEWS.com-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi sorotan pengamat Politik yang dinilai pasif menyikapi kasus korupsi proyek sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.
Pengamat Politik Fernando Emas menyebut sikap diam para wakil rakyat tersebut menimbulkan tanda tanya besar, bahkan memunculkan dugaan adanya aliran dana korupsi yang mengalir ke oknum anggota dewan.
"Iya ini berdampingan, kinerja anggota DPRD Tangsel dengan DLH Tangsel terkait kasus korupsi sampah patut dipertanyakan. Kenapa tidak mendukung langkah kejaksaan dalam pemeriksaan kasus ini?" kata Fernando kepada TangerangNews, Kamis 24 April 2025.
Menurut Fernando, seharusnya DPRD Tangsel aktif mengevaluasi penyerapan anggaran, termasuk mengawasi potensi pengendapan hingga kebocoran dana yang terjadi.
Pengawasan ini, adalah bagian dari fungsi strategis legislatif sebagai representasi rakyat.
"Seharusnya mereka mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Kebocoran seperti ini harus menjadi fokus utama. Tapi anehnya, mereka malah diam saja," ujar Fernando dengan heran.
Fernando juga mempertanyakan kerja DPRD Tangsel soal kasus korupsi ini.
"Kalau diam begini, patut dicurigai ada sesuatu. Bisa jadi memang ada aliran dana ke mereka."ungkapnya.
Fernando menegaskan DPRD memiliki hak angket sebagai instrumen politik untuk menggali lebih jauh persoalan ini, bahkan bisa dilakukan melalui komunikasi dengan Gubernur Banten.
Namun, jika tetap bungkam, maka hal tersebut bisa memperkuat kecurigaan publik.
"Jangan-jangan mereka diam karena menerima aliran dana korupsi sampah ke rekening mereka. Kenapa mereka tidak menjalankan fungsi kontrolnya? Ini uang rakyat, bukan uang pribadi," tegasnya.
Fernando pun mempertanyakan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan sampah yang kini tengah bermasalah.
Menurutnya, fungsi DPRD bukan hanya hadir di rapat-rapat, tetapi memastikan program berjalan dengan baik dan tidak menjadi celah korupsi.
"Sangat wajar mempertanyakan diamnya mereka. Wakil rakyat harusnya lantang menyuarakan kasus korupsi seperti ini. Apalagi, sudah ada tersangka dari DLH. Ini saatnya mereka buktikan tidak ikut menikmati uang haram itu," tutup Fernando.
Bagi sebagian besar orang, dunia akademik dan politik adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah menara gading tempat para pemikir memburu kebenaran, sementara yang lain adalah arena berlumpur tempat kekuasaan diperebutkan.
TODAY TAG
Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
