TANGERANGNEWS.com- Sungai Cisadane yang dahulu menjadi pusat kehidupan masyarakat Serpong menghadapi persoalan akibat perkembangan kawasan perkotaan, aktivitas industri, dan pengelolaan sampah. 

Sejumlah pengamat dan pegiat lingkungan mengingatkan perlunya perlindungan sungai melalui penelitian, pengawasan, serta evaluasi kebijakan pembangunan.

Pengamat manajemen lingkungan, Asnil Bambani, menilai Cisadane memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat di wilayah Jawa Barat bagian barat, termasuk Tangerang Raya. 

Menurutnya, pengelolaan sungai tidak cukup hanya memperhatikan kualitas air, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekologis, sosial, dan tata kelola kawasan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

"Dua sungai ini adalah inti peradaban di wilayah ini dan bisa dijadikan sentral dari kehidupan yang ada di Pulau Jawa bagian barat ini," kata Asnil dalam Diskusi Terbuka bertema "Sungai Cisadane: Antara Urat Nadi Kehidupan dan Saluran Buang Perkotaan" di Rumah Makan Lembah Mas Jaya, Tangerang Selatan, Jumat 6 November 2026.

Asnil mengingatkan, meningkatnya kebutuhan air masyarakat dan industri perlu diimbangi pengelolaan limbah yang baik. Sebab, zat berbahaya seperti logam berat dapat mengendap di lingkungan, diserap organisme, lalu masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan.

Ia mencontohkan pengalamannya saat melakukan peliputan di kawasan industri kertas di Karawang. Berdasarkan penelitian yang diketahuinya, limbah industri di kawasan tersebut diduga mengandung arsenik. 

Zat itu dapat diserap tanaman seperti padi, berpindah ke hewan, hingga berpotensi masuk ke tubuh manusia.

"Ketika kita meracuni air, ya kita akan kembali mendapatkan petaka tersebut," katanya.

Ia juga menyinggung peristiwa keruntuhan bangunan penahan atau tanggul di kawasan Cisadane sekitar 2019 yang menyebabkan material sampah menumpuk. 

Menurutnya, material tersebut perlu diuji untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan zat berbahaya.

"Kalau ada, dia akan diserap oleh alam di sekitarnya. Jika alam di sekitarnya kita konsumsi, maka dia akan menumpuk ke dalam diri kita," ujarnya.

Asnil turut memaparkan penelitian bersama sejumlah rekannya di Sungai Citarum pada 2023. Dalam penelitian mengenai manajemen lingkungan tersebut, limbah domestik ditemukan sebagai salah satu sumber pencemaran terbesar, disusul aktivitas industri, peternakan, dan pertanian.

Namun, ia mengingatkan temuan di Citarum tidak bisa langsung dijadikan gambaran kondisi Cisadane. 

Penelitian khusus terhadap DAS Cisadane tetap diperlukan untuk mengidentifikasi sumber dan tingkat pencemaran, termasuk dari aktivitas permukiman, industri, peternakan, dan pertanian.

"Dari temuan saya yang di Citarum, yang paling banyak mencemari itu adalah limbah rumah tangga. Kalau saya nggak tahu di Cisadane itu apa," tutur Asnil.

Selain pencemaran air, ia menyoroti pembangunan yang menutup permukaan tanah dengan beton karena dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan limpasan air ketika hujan.

Ia juga mengkritisi normalisasi sungai yang hanya berorientasi mempercepat aliran air menuju laut. Menurutnya, pengelolaan sungai harus tetap mempertahankan fungsi kawasan di sekitarnya agar air dapat meresap ke dalam tanah.

"Air yang seharusnya bisa menjadi energi, kita buang langsung ke laut. Itu yang terjadi di Citarum," katanya.

Tekanan terhadap sumber daya air juga dinilai berpotensi meningkat seiring perkembangan industri pusat data atau data center di Tangerang. 

Asnil menyebut fasilitas tersebut membutuhkan pasokan air untuk sistem pendinginan sehingga kebutuhan industri perlu diperhitungkan bersama kebutuhan masyarakat dan daya dukung lingkungan.

"Tangerang itu kedatangan investasi Rp3,1 triliun untuk membangun data center. Nah, data center ini adalah industri yang paling membutuhkan air. Dapat dari mana airnya? Kalau bukan dari air Cisadane?" ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan sumber pasokan air sebelum memberikan ruang bagi ekspansi industri. Asnil juga mendorong pemulihan sungai dilakukan berdasarkan karakteristik setiap DAS, termasuk melalui penggunaan vegetasi yang sesuai, perlindungan habitat, serta pemantauan kualitas air.

Menurutnya, gerakan pelestarian Cisadane harus berjalan berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada proyek atau anggaran tertentu.

"Jangan sampai kemudian gerakan untuk menjaga Cisadane ini tidak berkelanjutan, tidak bergantung kepada proyek. Bagaimana kemandirian," ujarnya.

Di sisi lain, penggiat sejarah Serpong, Syahrudin alias Mang Iging, mengingatkan bahwa Cisadane memiliki kedudukan penting dalam perjalanan masyarakat setempat. 

Jauh sebelum jalan raya dan kawasan perkotaan berkembang, sungai tersebut menjadi pusat transportasi, aktivitas ekonomi, sekaligus ruang interaksi warga.

Menurut Mang Iging, komunitas yang digagasnya selama ini bertujuan berbagi kenangan tentang Serpong, terutama melalui dokumentasi foto yang dikumpulkan sejak 1980-an. 

Ia menilai kesaksian warga yang mengalami langsung kehidupan masa lalu perlu dilibatkan untuk melengkapi catatan sejarah.

"Bicara Cisadane, sudah pasti itu warisan peradaban. Jauh sebelum seperti sekarang ini, Cisadane sebenarnya merupakan tampak muka. Sebelum ada jalan raya, bahkan sebelum masa Hindia Belanda," tuturnya.

Pada masa kolonial Belanda, Cisadane tetap menjadi jalur penting bagi mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu aktivitas tradisional yang masih diingatnya adalah pembakaran kapur atau jebongan di kawasan Serpong.

"Sungai Cisadane menjadi urat nadi perekonomian pada zamannya, baik zaman kerajaan maupun Hindia Belanda. Sebelum ada jalan raya, Cisadane menjadi sentral transportasi dari hilir sampai ke hulu," ujarnya.

Kedekatan masyarakat dengan sungai juga terlihat dari kegiatan sehari-hari. Hingga sekitar dekade 1990-an, warga masih memanfaatkan Cisadane untuk mandi dan membersihkan diri, termasuk menjelang Ramadan.

"Kalau bicara masa lalu yang saya rasakan, Cisadane memang menjadi sentral. Sampai tahun 1990-an ke belakang, kami masih melakukan banyak aktivitas di sana. Sebelum ada Cipeucang, kami mandi di sungai, bahkan menjelang bulan puasa," ungkapnya.

Namun, perkembangan permukiman dan infrastruktur telah mengubah wajah sungai serta hubungan masyarakat dengannya.

Mang Iging mengakui Cisadane mengalami kerusakan seiring perkembangan zaman. Meski demikian, ia tidak ingin berspekulasi mengenai tingkat maupun sumber pencemaran karena membutuhkan penelitian dan keterangan pihak yang berkompeten.

"Sekarang Sungai Cisadane sudah banyak mengalami kerusakan seiring perkembangan zaman. Kalau bicara pencemaran, saya tidak ingin salah menyampaikan. Mungkin ada pihak yang lebih memiliki kapasitas untuk menjelaskan kondisi sebenarnya," ujarnya.

Ia menilai dokumentasi sejarah perlu dipertemukan dengan data lingkungan terkini agar perubahan kondisi Cisadane dapat diketahui secara menyeluruh. 

Penanganannya juga membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena aliran sungai melintasi sejumlah daerah dan dampak kebijakan di satu kawasan dapat dirasakan wilayah lainnya.

Mang Iging menyebut sejumlah penggiat sejarah dan lingkungan sebelumnya pernah membentuk komunitas Lingkar Cisadane. Namun, menurutnya, diperlukan komunitas khusus yang secara konsisten berfokus pada pelestarian sungai.

"Memang harus ada komunitas khusus Cisadane. Potensinya sangat besar. Cisadane itu seharusnya menjadi tampak muka, bukan tampak belakang," tegasnya.

Sementara itu, Founder Masyarakat Peduli Lingkungan dan Kota (Malika) for Urban Studies Muhammad Ikbal menyoroti persoalan tempat penampungan sampah yang diduga beroperasi tanpa izin dan tidak dilengkapi instalasi pengolahan air lindi. Salah satu lokasi yang disebutnya adalah TPST Abu & Co.

Ikbal menilai persoalan perizinan dan pengolahan air lindi di fasilitas tersebut perlu mendapat perhatian serta penindakan dari pihak berwenang. Ia juga menyinggung dugaan pencemaran pestisida di Kali Jeletreng yang merupakan bagian dari DAS Cisadane.

Menurutnya, dugaan pelanggaran lingkungan harus ditangani melalui penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi. 

Pembiaran terhadap pelanggaran, kata dia, berisiko menciptakan impunitas dan melemahkan perlindungan lingkungan.

Ikbal turut mengkritik kebijakan pembangunan yang dinilainya belum menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan gagasan pembangunan yang tidak memunggungi laut yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo.

"Sebetulnya, waktu Jokowi menyampaikan konsep negara maritim atau tidak memunggungi laut, sayangnya ini cuma jadi sebatas akrobat public relations atau akrobat politik," kata Ikbal.

Ia mendorong pemerintah melakukan audit terhadap rencana tata ruang agar kebijakan pembangunan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. 

Menurutnya, upaya menjaga Cisadane tidak cukup dilakukan melalui kegiatan pembersihan sungai, tetapi harus disertai pembenahan tata kelola dan penegakan aturan.

"Sebetulnya jika benar-benar dilakukan, ini jadi patok kesadaran baru untuk mengoreksi ekologi yang rusak, yang bisa dimulai dari audit Rencana Tata Ruang. Kenapa menjadi Rencana Tata Uang?" tandasnya.