TANGERANG-Warga Kecamatan Setu, Puspiptek mengaku kecewa dengan sikap Satpol PP Kota Tangsel karena mencopot standing banner yang mereka pasangkan sebagai bentuk kekecewaan karena lambanya perbaikan Jalan raya Puspiptek.
Salah satu warga Setu, Sadar mengatakan, standing banner itu dipasang oleh pemuda-pemuda Kecamatan Setu yang sudah teramat kecewa dengan lambannya perbaikan. Karena selain menyebabkan kemacetan, kerusakan di Jalan Raya Puspiptek itu juga sering menyebabkan kecelakaan. “Sabtu (7/4) sore, standing banner itu dicopot Satpol PP. Kita menuntut perbaikan, karena kalau hujan, lubang-lubang di jalan penuh lumpur. Banyak motor yang jatuh,” kata Sadar, warga Setu, Senin (9/4).
Meski dicopot oleh Satpol PP, Sadar mengatakan warga tidak akan tinggal diam. Pihaknya masih memberi waktu kepada pemerintah setempat untuk secepatnya melakukan perbaikan. Apabila tidak ada realisasi, maka pihaknya siap untuk melakukan aksi yang lebih gila lagi. “Tidak apa standing banner kami dicopot. Kalau tidak ada perbaikan, kami tanami pohon pisang di jalan ini nanti. Saya ga bakal bohong. Saya warga asli sini. Masa jalan dibiarin rusak,” tegasnya kesal.
Namun setelah warga memasangi standing banner sebagai bentuk sindira, pemerintah provinsi Banten pun tidak mau kalah dan memasangkan spanduk yang diikatkan di tiang listrik tidak jauh dari lokasi pemasangan standing banner sebelumnya. Berisi, “Mohon Maaf. Atas Ketidaknyamanan Anda Dalam Berkendara, Ruas Jalan ini Dalam Waktu Dekat akan Diperbaiki dengan betonisasi. Hati-hati Dalam Berkendara. DBMTR Provinsi Banten.”
Sementara Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Banten Sutadi menerangkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap jalan raya puspiptek. Akan dikucurkan dana perbaikan sementara Rp 50 juta untuk satu kilometer jalan. Panjang jalan yang akan mendapat perbaikan sekitar lima kilometer.
“Mudah-mudahan April ini bisa diperbaiki. Kalau untuk pelebaran dananya butuh Rp3 miliar. Namun, Pemkot Tangsel beralasan sulit untuk melakukan pembebasan lahan karena terkendala biaya. Jadi kami belum bisa lakukan pembangunan karena soal pembebasan lahan itu kerjanya Pemkot Tangsel,” katanya.(DRA)
