TANGERANG- Sumber PAD Kota Tangsel dari perizinan bocor akibat maraknya pelanggaran pembangunan tanpa izin. Diharapkan pemerintah jangan hanya mengatakan akan menindak tegas, namun buktikanlah dengan langsung turun ke lapangan untuk menindak oknum tersebut.

 

Hal itu dikatakan oleh Pengamat Ekonomi Kota Tangsel, Benny Rudi Aprilianto, di kediamannya kepada wartawan. Dia mengatakan bocornya sumber PAD dari perizinan karena kurang tegasnya pemerintah dan bagian perizinan. Bahkan pihak perizinan seakan-akan sengaja membiarkan oknum dan beking dalam pembangunan itu. "Karena adanya bekingan dan oknum itulah, yang membuat pihak proyek seakan-akan mengangkangi aturan dari BP2T," katanya Senin, (13/8).

Menurut Benny, dengan tidak adanya ketegasan dari pemerintah, akan menbuat para pembeking itu merajalela. "Bahkan ada pihak proyek yang jelas-jelas belum memiliki izin pembangunan, namun bangunan tersebut sudah hampir jadi. Dengan alasan mereka memiliki bekingan dari ormas dan juga ada yang ikut mengendalikan dari oknum BP2T," lanjutnya.

Dalam hal ini, seharusnya pemerintah jangan hanya bicara, lanjut Benny. namun buktikanlah dengan langsung menghadapi oknum tersebut. "Semua itu karena tidak adanya ketegasan dari pihak BP2T. Karena itu, dalam hal ini pemerintahlah yang harus turun langsung memberantas oknum-okmun tersebut, karena saya menilai pihak BP2T hanya melakukan penyegelan namun tidak menindak oknum yang membekingi pembangunannya," jelas Benny.

Benny menjelaskan, jika seperti ini terus didiamkan, maka selamanya sumber PAD dari pirizinan akan bocor. "Apa yang diberitakan di media soal pemerintah akan menindak tegas pihak yang bermain, tidak akan membuat oknum itu gentar sebelum benar- benar terbukti. Sekali lagi saya jelaskan, dalam hal ini pemerintah lah yang harus membuktikan ketegasn itu, atau sumber PAD dari perizinan akan selamanya jadi ajang bisnis serta pemerintah yang merugi," ungkapnya.