TANGERANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel didesak segera membangun pusat pemerintahan sendiri. Pasalnya, hingga saat ini, sejumlah dinas Pemkot Tangsel masih mengontrak. Apalagi telah dua tahun pemerintah definitif berjalan. 


Bahkan minimnya prasarana gedung pemerintahan di Kota Tangsel menambah daftar kontrakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangsel untuk berkantor.

“Sepertinya, sudah saatnya Wali Kota membangun gedung pemerintahan,” kata Heri Somantri, Anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel, Kamis (18/10).

Dia menuturkan, meskipun Wali Kota Tangsel  Airin Rachmi Diany  beberapa kali menyatakan  bahwa SKPD bisa bekerja dengan gedung seadanya, hal itu tidak menjadikan wali kota terus bertahan pada tidak membangun gedung pemerintahan. Apalagi, sebuah gedung pemerintahan itu bagian dari ikon sebuah daerah.

“Dari pada mengontrak yang sama-sama memakan biaya, lebih baik bangun gedung pemerintahan. Apalagi, jaraknya yang berpencar-pencar, akan menyulitkan pelayanan satu atap,” terang Somantri.


Dijelaskannya, sejumlah kantor pemerintahan di Tangsel, antara jarak satu kantor dinas dengan dinas lainnya letaknya jauh.

Belum lagi, status kantor yang hanya kontrakan. Seperti Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), saat ini masih mengontrak di pusat perkantoran Bidex, Serpong.

Belum lagi, sejumlah kantor di kawasan komplek Wintanahardja, Pamulang. Di lokasi tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Lingkungan Hidup (BLHD), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), dan sejumlah kantor dinas lainnya juga pada status kontrak.

Belum lagi, Kantor Arsip Daerah dan Kantor Perpustakaan Daerah yang juga ikut mengontrak sebuah bangunan kawasan Pamulang.

Sedangkan beberapa kantor yang tidak berstatus mengontrak gedung, diantaranya Badan Perencanaan Penbangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), jaraknya berjauhan antara satu dengan yang lainnya.

Beberapa dinas berada di BDS Serpong, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagain di Cilenggang Serpong, seperti Disperindag, Disdukcapil dan Bappeda, dan sebagian lainnya di Kecamatan Setu seperti DKPP.

“Jarak yang berjauhan ini tentu akan mengurangi nilai pelayanan kepada masyarakat. Belum lagi sarana dan prasarananya yang tidak memadai,” sebut Somantri.

Anggota DPRD Kota Tangsel lainnya, Ahmad Fauzi mengatakan, DPRD sudah beberapa kali mengusulkan agar Wali Kota membangun pusat pemerintahan (Puspem) di satu tempat dan satu atap.

Namun, seiring berjalannya tahun anggaran 2011, 2012 hingga 2013, rencana pembangunan pusat pemerintahan tidak direalisasikan.

“Memang keinginan wali kota belum pada gedung pemerintahan. Tapi, rasanya penting juga gedung itu,” imbuhnya.


Kepala Bappeda Kota Tangsel Dendy Priyandana mengutarakan, soal pembangunan pusat pemerintahan, pihaknya sudah melakukan studi kelayakan, merancang detail bangunan dan menetapkan lokasi pusat pemerintahan tersebut. “Sudah dalam tahap realiasi. Rencananya di Maruga (Kantor Kecamatan Ciputat sekarang). Tapi, untuk pembangunan masih lama. Mungkin rentang 2014-2015 baru dibangun. Tergantung dari wali kota,” sebutnya.

Airin sendiri menyatakan, pihaknya sudah merencanakan pembangunan gedung pusat pemerintahan. Hanya saja, saat ini dia masih fokus pada pembangunan infastruktur jalan, drainase, sekolah dan beberapa kantor kelurahan dan kecamatan. Untuk pembangunan  pusat pemerintahan, Airin mengatakan yang terpenting masyarakat sudah mengalami adanya perubahan.

“Buat saya yang perting untuk masyarakat Tangsel dulu. Kami siap bekerja dengan sarana seperti saat ini. Mungkin 2014 baru kami mulai pembangunannya,” kata Airin.