Connect With Us

Razia Anak Jalanan Tidak Etis dan Bukan Solusi

| Senin, 25 Januari 2010 | 07:44

Jazuli Juwaini (tangerangnews / dens)

 
 
TANGERANGNEWS- Pro kontra razia terhadap anak jalanan mendapatkan tanggapan dari Komisi VIII DPR RI yang menangani masalah kesejahteraan social termasuk masalah anak jalanan.
 
Jazuli Juwaini, Anggota Komisi VIII (FPKS) menilai langkah razia tersebut tidak tepat dan sama sekali bukan solusi yang baik. “Apalagi ada istilah razia dubur, hal ini tidak etis dan justru mendeskriditkan korban, sehingga bisa dikategorikan melanggar hak-hak anak jalanan,” ungkap Jazuli.
 
Jazuli menegaskan bahwa realitas anak jalanan tidak bisa disikapi dengan kebijakan razia. “Istilah razia jangan dipakai lah, apalagi razia dubur, sangat tidak etis,” kata Jazuli. Menurutnya kesejahteraan anak-anak jalanan merupakan tanggung jawab negara dan mereka dilindungi oleh konstitusi. “Jadi istilah razia haram dipakai untuk anak jalanan. Lebih tepat pakai istilah edukasi atau pemberdayaan,” Jazuli berargumen.
 
Lebih lanjut Jazuli mengungkapkan bahwa harus ada kebijakan pemberdayaan yang efektif untuk mengentaskan anak jalanan yang rentan terhadap kejahatan, termasuk kejahatan seksual. “Jangan seperti razia, kesannya hanya ditangkap, didata, lalu dilepas lagi dan kembali menjadi anak jalanan. Kalau seperti itu mereka tetap saja rentan terhadap kejahatan,” ungkap Jazuli.
 
“Model razia seperti itu sama sekali bukan solusi dan pemerintah bisa dikatakan sengaja menelantarkan anak jalanan. Harusnya didata, dibina, dan diberdayakan dengan diberikan pendidikan atau pelatihan sehingga tumbuh motivasi untuk berprestasi,” ungkap Jazuli panjang lebar.
 
Jazuli Juwaini mengatakan dengan tegas agar jangan sampai anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat menguap begitu saja tanpa ada perubahan status masyarakat miskin, termasuk anak jalanan. “Harusnya kan setiap tahun bisa kita evaluasi. Berapa data anak jalanan, berapa anggaran untuk memberdayakan mereka, dan berapa yang statusnya berubah tidak lagi menjadi anak jalanan,” lanjut Jazuli.
 
Oleh karena itu, Jazuli meminta ada kerjasama sinergis antar-departemen termasuk aparat kepolisian dan pemda dalam menangani masalah anak jalanan. “Jangan sampai polisi menangkap-nangkapi anak jalanan dengan razianya. Padahal ada program pemerintah melalui Depsos atau Diknas untuk memberdayakan mereka. Sekali lagi program pemberdayaan harus dikedepankan ketimbang kriminalisasi terhadap mereka,” kata Jazuli menegaskan
pendapatnya.(dira)

AYO! TANGERANG CERDAS
Banten Jadi Provinsi dengan Mahasiswa Aktif Terbanyak, Tembus 1,6 Juta

Banten Jadi Provinsi dengan Mahasiswa Aktif Terbanyak, Tembus 1,6 Juta

Minggu, 20 Juli 2025 | 11:19

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Banten menjadi provinsi dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 1.687.634 mahasiswa per tahun 2024.

OPINI
Perampasan Tanah Atas Nama Investasi

Perampasan Tanah Atas Nama Investasi

Rabu, 1 Oktober 2025 | 17:31

Janji pembangunan dan investasi kerap dikemas sebagai jalan menuju kesejahteraan. Namun, di lapangan, janji itu berubah jadi ancaman nyata bagi masyarakat adat, petani kecil, dan penjaga ruang hidup.

TANGSEL
DPRD Tangsel Serahkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ke Wali Kota

DPRD Tangsel Serahkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ke Wali Kota

Kamis, 2 Oktober 2025 | 16:09

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren kepada Wali Kota Tangsel dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tangsel

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill