Connect With Us

Pemkot Tangerang Raih WTP Ke Enam Kalinya

| Senin, 27 Mei 2013 | 21:45

Wali Kota Tangerang Wahidin Halim saat menerima penghargaan WTP. (tangerangnews / rangga)

 
TANGERANG-Pemerintah Kota Tangerang kembali mempertahankan pretasinya dalam pengelolaan keuangan dengan meraih penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-enam kalinya.
 
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten I Nyoman Wara kepada oleh Wali Kota Tangerang Wahidin Halim pada acara  Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, di Kantor BPK RI Perwakilan Banten , Senin (27/05).
 
Acara penyerahan LHP Keuangan tersebut dihadiri oleh enam Kabupaten Kota diantaranya Kabupaten Lebak, Pandegelang, Serang, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Dari ke enam daerah yang diserahkan LHP hanya Kota Tangerang saja yang  mendapatkan predikat WTP sekaligus mempertahankan prestasinya untuk ke enam kalinya. Hal ini menjadikan kota Tangerang menjadi satu-satunyanya Pemerintah Kota di Indonesia yang dapat mempertahankan secara berturut-turut sejak tahun 2007.
 
"Alhamdulillah untuk ke enam kali Kota Tangerang mendapatkan Predikat WTP, penghargaan ini kita apresiasi sebagai prestasi dari kerja keras seluruh aparatur pemkot Tangerang. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen aparatur Pemkot dalam upaya membangun pemerintahan yang akuntable  dan transparan sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik," ujar Wahidin.
 
Dikatakannya, untuk meraih WTP, Pemkot telah berhasil melakukan pengendalian internal secara baik dalam hal ini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara kontinyu dan komprehensif. Evaluasi bulanan dan briefing kepada seluruh SKPD setiap minggu menjadi bagian rutin yang kerap dilakukan Wali Kota Tangerang.
 
“Penghargaan ini hendaknya jangan disikapi secara berlebihan karena perlu kita sadari bahwa kejujuran harus menjadi bagian dari kehidupan kita yang hakiki,” ujarnya.
 
Selain itu, Pemkot juga didukung oleh para pegawainya yang handal dan mempunyai kompetensi  dalam mengelola keuangan "Di tingkat internal, sekecil apapun temuan inspektorat terhadap SKPD langsung ditindaklanjuti," imbuhnya.
 
Sementara itu Ketua BPK RI I Nyoman Wara dalam sambutannya mengatakan bahwa dari enam Kabupaten/Kota yang hadir hanya Pemkota Tangerang saja yang  laporan keuangannya memperoleh opini WTP. Diakuinya bahwa sampai saat ini memang belum ada kenaikan opini, namun sudah ada peningkatan pada kualitas laporan keuangannya.
 
“Oleh karenanya diharapkan agar daerah lain yang belum mendapatkan opini WTP dapat terus berupaya melakukan perbaikan dalam setiap pelaporan keuangannya serta terus meningkatkan pengawasan internal. Dan bagi Kota yang memperoleh opini WTP seperti Pemkot Tangerang, saya ucapkan selamat dan memberikan apresiasi agar dapat terus mempertahankan keberhasilan ini,” paparnya.(RAZ)
 

PROPERTI
Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 17:18

Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.

BANDARA
Imbas Serangan di Riyadh, Penerbangan Jeddah-Madinah di Bandara Soetta Normal, Rute Transit Terdampak

Imbas Serangan di Riyadh, Penerbangan Jeddah-Madinah di Bandara Soetta Normal, Rute Transit Terdampak

Senin, 12 Oktober 2026 | 15:12

Menyikapi perkembangan situasi di Riyadh, Arab Saudi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Kota Tangerang memastikan operasional penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill