TANGERANG- Pihak PT Angkas Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta enggan ambil pusing. Menurut pihak PT Angkasa Pura II, penentuan batas tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Jangan tanya saya dong, itu bukan kewenangan kita,” jelas Senior General Manager Bandara Soekarno Hatta Bram Bharoto saat acara penanaman sebanyak 1.250 batang pohon trembesi di bantaran Kali Prancis, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Senin (9/6).
Sementara terkait kewajiban Angkasa Pura II terhadap pemerintah daerah setempat sepeti membayar pajak, Bram menyatakan pihaknya hanya melakukan kewajiban sesuai ketentuan.
“Yang jelas kita, Angkasa Pura II mau bayar pajak,” ujarnya singkat.
General Affair PT Angkasa Pura II Yudis Tiawan mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengenai batas wilayah. Kewenangan itu ada di pemerintah pusat dan provinsi Banten. “Termasuk juga dengan wilayah yang berkaitan seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang,” katanya.
Menurut Yudis, batas wilayah memang menentukan penghasilan asli daerah untuk wilayah yang bersentuhan dengan kawasan Bandara Soekarno Hatta. Pihaknya, kata Yudis, akan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku terkait pembayaranan pajak.
“Kami akan turuti aturan yang berlaku. Kami akan taat soal itu. Mislanya, apabila lahan parkir Bandara ada di kawasan milik Kabupaten Tangerang maka pajaknya dibayarkan ke Pemkab Tangerang. Begitu juga soal pembebasan lahan dan sebagainya. Selama ini kami menggunakan batas wilayah yang sudah ada,” katanya.
Yudis mengaku sudah ada pembicaraan soal batas wilayah dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kemungkinan akan ada perundingan antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang untuk membahas dan meyepakati mengenai batas wilayah. Sepengetahuan Yudis, hal itu sudah sampai ke Kemendagri dan juga instansi lain yang berkaitan di pemerintah pusat.
“Kalau kami hanya mengikuti aturan saja. Tidak bisa ikut-ikutan menentukan. Tapi kami akan bayarkan sesuai dengan keputusan itu,” ujarnya.
