Connect With Us

Angkasa Pura II Enggan Pusing Soal Batas Wilayah

Rangga Agung Zuliansyah | Senin, 9 Juni 2014 | 18:06

Bram Bharoto Tjiptadi (TangerangNews / Denny Irawan)

TANGERANG- Pihak PT Angkas Pura II  selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta enggan ambil pusing. Menurut pihak PT Angkasa Pura II, penentuan batas tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

 “Jangan tanya saya dong, itu bukan kewenangan kita,” jelas Senior General Manager Bandara Soekarno Hatta Bram Bharoto saat acara penanaman sebanyak 1.250  batang pohon trembesi di bantaran Kali Prancis, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Senin (9/6).

 Sementara terkait kewajiban Angkasa Pura II terhadap pemerintah daerah setempat sepeti membayar pajak, Bram menyatakan pihaknya hanya melakukan kewajiban sesuai ketentuan.

“Yang jelas kita, Angkasa Pura II mau bayar pajak,” ujarnya singkat.

 General Affair PT Angkasa Pura II Yudis Tiawan mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengenai batas wilayah. Kewenangan itu ada di pemerintah pusat dan provinsi Banten. “Termasuk juga dengan wilayah yang berkaitan seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang,” katanya.

 Menurut Yudis, batas wilayah memang menentukan penghasilan asli daerah untuk wilayah yang bersentuhan dengan kawasan Bandara Soekarno Hatta. Pihaknya, kata Yudis, akan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku terkait pembayaranan pajak.

 “Kami akan turuti aturan yang berlaku. Kami akan taat soal itu. Mislanya, apabila lahan parkir Bandara ada di kawasan milik Kabupaten Tangerang maka pajaknya dibayarkan ke Pemkab Tangerang. Begitu juga soal pembebasan lahan dan sebagainya. Selama ini kami menggunakan batas wilayah yang sudah ada,” katanya.

 Yudis mengaku sudah ada pembicaraan soal batas wilayah dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kemungkinan akan ada perundingan antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang untuk membahas dan meyepakati mengenai batas wilayah. Sepengetahuan Yudis, hal itu sudah sampai ke Kemendagri dan juga instansi lain yang berkaitan di pemerintah pusat.

“Kalau kami hanya mengikuti aturan saja. Tidak bisa ikut-ikutan menentukan. Tapi kami akan bayarkan sesuai dengan keputusan itu,” ujarnya.
 
 
 
TEKNO
Canggih, Begini Cara Kerja QRIS yang Jadi Favorit untuk Transaksi Pembayaran Digital 

Canggih, Begini Cara Kerja QRIS yang Jadi Favorit untuk Transaksi Pembayaran Digital 

Selasa, 13 Mei 2025 | 12:56

Kemudahan transaksi digital di Indonesia semakin terasa dengan hadirnya QRIS, sistem pembayaran berbasis QR code yang dirancang untuk menyatukan berbagai metode pembayaran dalam satu kode.

AYO! TANGERANG CERDAS
Dana Program Sekolah Swasta Gratis Disalurkan ke Rekening Siswa, Segini Nominalnya 

Dana Program Sekolah Swasta Gratis Disalurkan ke Rekening Siswa, Segini Nominalnya 

Rabu, 7 Mei 2025 | 12:28

Pemerintah Provinsi Banten akan menjalankan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta mulai tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.

MANCANEGARA
Konflik India-Pakistan Berpotensi Ganggu Ekspor Batu Bara Indonesia

Konflik India-Pakistan Berpotensi Ganggu Ekspor Batu Bara Indonesia

Jumat, 9 Mei 2025 | 12:19

Indonesia berpotensi terdampak secara ekonomi jika konflik antara India dan Pakistan terus berlanjut. Salah satu sektor yang diperkirakan akan terkena imbasnya adalah ekspor batu bara, yang selama ini menjadi komoditas andalan

BISNIS
Rumor Akuisisi GoTo oleh Grab Picu Kekhawatiran Pendapatan Driver Ojol Berkurang

Rumor Akuisisi GoTo oleh Grab Picu Kekhawatiran Pendapatan Driver Ojol Berkurang

Senin, 12 Mei 2025 | 16:21

Isu merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali mencuat dan menjadi perhatian serius di kalangan pengemudi ojek online (ojol). Jika kabar tersebut benar, maka GOTO yang saat ini menjadi satu-satunya unicorn asli Indonesia

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill