TANGERANG-Proses pemeriksaan barang kiriman dan pos melalui jasa regulated agent (RA) sebelum masuk dalam kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, meresahkan pengusaha jasa pengiriman barang, Selasa (6/9).

 

Selain mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang karena proses pemeriksaan keamanan barang lebih dari 4 jam, mereka harus menambah biaya pemeriksaan barang dengan selisih sangat besar dari Rp 60 per kilogram (kg) menjadi Rp 473 per kg.

 

Jika Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 255 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos oleh Operator RA di bandara itu terhitung tanggal 3 Sepetember 2011 itu tidak segera dicabut, para pengusaha jasa pengiriman barang mengancam akan kembali memboikot pengiriman barang, seperti yang pernah dilakukan Selasa (5/7) lalu.

 

"Peraturan ini justru membuat pelayanan menjadi tak efektif dan tidak efisien karena pekerjaan bongkar muat dua kali, proses pemeriksaan barang kiriman menjadi lebih lama, dan tarif pemeriksaan menjadi lebih mahal," kata Hari Subandi dari PT Rush Cargo Nusantara, Selasa (6/9).

 

Kepala Cabang PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno Hatta Sudaryanto mengatakan, pemberlakukan pemeriksaan barang kiriman dan pos melalui jasa pihak ketiga atau RA sesuai surat keputusan Dirjen Perhubungan Udara bernomor 255 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos oleh operator RA tertanggal 3 September 2011. Untuk sementara, pada tahap awal terdapat tiga perusahaan yang bertugas menjadi RA di kawasan bandara dan sekitarnya, termasuk gudang di Rawa Bokor, yakni PT Duta Angkasa Prima, PT Gita Aviantrans, dan PT Angkasa Pura II.

 

Menurut Sudaryanto, sejak pemberlakukan RA tanggal Sabtu (3/9) sampai tanggal Senin (5/9) belum terjadi keterlambatan karena aktivitas pengirima barang dan pos di kargo masih sepi. Barang kiriman mencapai 20 ton per hari dari keseluruhan pengiriman yakni 700 ton setiap hari pada hari biasa.

 

"Sejak Senin tengah malam sampai Selasa siang, terjadi peningkatan volume pengiriman sehingga menjadi 30 ton. Makanya ada keterlambatan tetapi masih dalam batas kewajaran," kata Sudaryanto.

 

Menurut Sudaryanto, terjadinya keterlambatan karena saat ini masih tergolong masa transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru. "Lama-lama juga akan terbiasa," tambah Sudaryanto. Ia mengatakan, kebijakan pemerintah itu tetap akan diberlakukan untuk menjamin keamanan dari barang kiriman.(TMN/RAZ)