TANGERANGNEWS.com-Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Provinsi Banten dipandang sudah selayaknya menerapkan konsep kota pintar (smart city) dalam tata kelola pemerintahannya.

 Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi yang dihelat Persatuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten di Balai Islamic, Kampus Islamic Village, Kelapa Dua, Tangerang, Rabu (4/4/2018).

Ade Awaludin, anggota DPRD Banten yang menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Peran Aktif Mahasiswa dalam Mewujudkan Banten Smart City mengatakan,  untuk mewujudkan gagasan Banten menjadi kota pintar, setidaknya ada tiga pilar yang harus dipenuhi.

"Pilar pertama soal kultur masyarakat, smart city menuntut adanya kultur masyarakat yang inovatif, kreatif, terbuka serta berbudaya," ungkapnya.

Setelah pilar pertama terpenuhi, lanjut Ade, maka pilar berikutnya adalah ketersediaan infrastuktur dan sufrastruktur untuk mendukung aktivitas publik.

"Contohnya infrastruktur misalnya jalan sudah bagus, tersedianya lokasi-lokasi wifi gratis, layanan jaringan internet yang merata dan tentunya harus ada modal APBD yang mencukupi," tambahnya.

Untuk aspek suprastuktur, kata Ade, beragam peraturan daerah (perda) harus implementatif dan produktif, tidak sekedar ada namun tidak berfungsi optimal.

"Selanjutnya, antar institusi juga terintegrasi, sehingga proses pengambilan kebijakan lebih efektif dan efisien," imbuhnya.

Kota pintar juga menurut kader Partai Gerindra ini, orientasi pembangunan harus terfokus pada pengembangan berbagai potensi lokal, kesediaan bahan baku dan sumber daya yang ada.

"Sehingga smart city menjadi solusi dari masalah-masalah sosial sehingga kemajuan suatu daerah tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya bukan sebaliknya," tegasnya.

Sementara narasumber lainnya, Siti Masrifah, anggota DPR RI untuk menuju smart city,  pemuda di Banten untuk mengoptimalkan potensinya sebagai mitra strategis pemerintah maupun sebagai oposisi.

Dikatakannya, sebagai  mitra strategis pemerintah dalam pembangunan, pemuda harus mampu menjadi katalisator melalui pemikiran visioner dan gerak langkah yang dinamis.

"Pemuda harus mendorong pembangunan Banten melalui gagasan progresif, inovatif,  dan kreatif. produktifitas pemuda dalam      mengembangkan gagasan tersebut harus terwadahi secara maksimal oleh dan Pemprov Banten," jelasnya.

Pemprov Banten, lanjut Masrifah, harus mendorong partisipasi pemuda dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, serta memberikan kemudahan akses informasi publik kepada pemuda.

"Sementara sebagai oposisi dalam mengkritisi kebijakan pembangunan di Banten, pemuda harus mampu menjadi mitra yang kritis terhadap pemerintah dalam setiap langkah kebijakan," tukasnya.(RAZ/HRU)