TANGERANGNEWS.com-Banten menduduki peringkat kelima untuk populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2018. Dengan jumlah penduduk 12,7 juta jiwa, Banten menjadi provinsi tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kelima setelah Jawa Barat (48,7 juta), Jawa Timur (39,5), Jawa Tengah (34,5 juta) dan Sumatera Utara (14,4 juta).

Meski demikian, jika dibandingkan sejak tahun 2.000, pertumbuhan penduduk Banten  mengalami tren penurunan, dimana pada 3,10 (2000), 2,81 (2010), 2,39 (2011), 2,33 (2012), 2,27 (2013), 2,20 (2014), 2,14 (2015), 2,07 (2016), 2,01 (2017) dan 1,94 (2018).

"Namun, pertumbuhan penduduk di Banten masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 1,19 persen. Sementara Banten diangka 1,94 persen," ujar Yayat Y Biaro, Anggota Komisi IX DPR RI disela-sela Sosialisasi Pengendalian Penduduk bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Banten di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Senin (3/12/2018) lalu.

Tingginya jumlah penduduk, kata Yayat, menimbulkan berbagai persoalan pelik bagi provinsi yang berdiri tahun 2000 ini. Kata dia, salah satu persoalan yang kini dihadapi adalah tingginya angka pengangguran.

Namun, lanjut dia, pengangguran yang kemudian sempat menempatkan Provinsi Banten berada dilevel tertinggi rata-rata nasional, tidak menjadi sebuah keanehan baginya. Sebab, Banten adalah salah satu tujuan migrasi penduduk yang ingin mencari pekerjaan.

"Migrasi masih menjadi faktor yang paling dominan bagi tingginya laju 

pertumbuhan Banten, karena ada magnet penarik penduduk, yaitu lapangan pekerjaan disektor industri," bebernya.

Yayat bahkan menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Banten tahun 2018, penduduk Banten setiap hari bertambah 679 orang. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya adalah penduduk migrasi yang datang ke Banten.

"Nah, mereka yang datang ke Banten salah satu tujuan utamanya mencari pekerjaan. Sementara tidak serta merta terserap oleh lapangan kerja. Ini yang membuat tingkat pengangguran di Banten tinggi," ungkapnya.

Meski demikian, ia mendorong Pemrov Banten untuk membuat kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan pengangguran. Karena ia merasa khawatir, jika masalah pengangguran tidak tertanggulangi, dampak negatifnya kembali ditanggung oleh masyarakat.

"Yang menanggung beban tentunya tak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Misalnya meningkatkan tingkat kriminalitas," tukasnya.(RAZ/HRU)