TANGERANGNEWS.com - Sebanyak 56 pendatang yang mengontrak di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon terjaring razia gabungan Satpol PP, TNI dan Polri. Mereka kedapatan tak memiliki dokumen kependudukan.
Razia digelar guna menertibkan para pendatang yang mencari nafkah dan tinggal di Cilegon. Warga yang hendak tinggal di Cilegon wajib memiliki data kependudukan berupa surat tinggal sementara dari kelurahan setempat.
BACA JUGA:
Tujuannya, pemerintah ingin para pendatang di Cilegon tertib administrasi untuk menghindari hal-hal negatif, misalnya kos-kosan atau rumah kontrakan dipakai untuk pesta narkoba dan miras.
"Kami khawatir ada penyalahgunaan, dia bekerja tapi bekerjanya tidak sesuai dengan aturan," kata Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Cilegon, Sukroni kepada wartawan, Senin (24/5/2019).
Warga yang terjaring razia dibawa ke kelurahan setempat untuk didata agar punya dokumen kependudukan. Razia tersebut rencananya akan digelar di setiap kecamatan di Cilegon. Sasarannya adalah kos-kosan dan rumah kontrakan.
"Sasarannya kontrakan karena yang ngontrak bukan penduduk sini," ucapnya.(MRI/RGI)
TODAY TAG
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Grup 1 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Serang, Banten.
Festival Kuliner Serpong (FKS) 2025 kembali hadir memanjakan lidah para penggemar kuliner yang berlangsung di Area Parkir Selatan Summarecon Mall Serpong (SMS) Tangerang, selama 28 Agustus hingga 28 September 2025.
Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
