TANGERANGNEWS.com-Warga Rawaarum, Cilegon mempersoalkan pemanfaatan tanah bengkok oleh PT Pratama Galuh Perkasa (PGP). Tanah bengkok itu berada di areal pergudangan perusahaan tersebut.

Tanah seluas 3.000 meter persegi tersebut dinilai bukan milik perusahaan. Namun, penguasaan lahan negara itu berlangsung bertahun-tahun tanpa ada ruislagh atau tukar guling.

"Batas-batas lahan bengkoknya diratakan oleh pihak perusahaan. Jadi kami tidak bisa menentukan mana tanah bengkok. Seolah-olah sudah bagian dari lahan gudang PT PGP," kata tokoh masyarakat Rawaarum, Husen Saidan kepada wartawan, Jumat (19/6/2020).

Warga tak bisa mengakses tanah itu karena akses masuknya dipagar oleh perusahaan. Husen mengatakan, dulu sebelum perusahaan berdiri, tanah itu dimanfaatkan warga untuk kegiatan sosial.

"Sampai sekarang kami tidak tahu status lahan itu. Kalau memang sudah dibeli, harusnya ada ruislagh dong, tukar guling. Tapi ini kan tidak," ujarnya.

Akibat penguasaan tersebut, Husen melaporkan ke pemerintah dan pihak berwajib. Ia ingin perusahaan menjelaskan status tanah tersebut.

"Kami akhirnya menyurati sejumlah pihak. Intinya kami ingin klarifikasi, tanah milik negara itu sekarang statusnya apa. Sebab masyarakat pun butuh lahan itu untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan," tuturnya.

Sementara, Humas PT PGP Fadlan mengatakan, jika tanah tersebut tengah dalam status sewa. Pihaknya menyewa dengan harga Rp12 juta per tahun. “

"Sesuai anjuran pemerintah, kami sewa tanah itu Rp12 juta per tahun. Kami sewa ke bagian Aset BPKAD Kota Cilegon," katanya.

Pihaknya siap mengikuti aturan pemerintah terkait penggunaan lahan, jika perusahaan harus membeli, maka pihaknya akan membebaskan lahan tersebut.

"Kalau pemerintah meminta kami beli, karena itu aturannya, kami siap saja. Berhubung petunjuknya sewa, ya kami sewa," kata dia.(RMI/HRU)