TANGERANGNEWS.com- PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten memastikan pasokan listrik selama puncak Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Banten aman.
General Manager PLN UID Banten Abdul Mukhlis mengatakan, meski beban kelistrikan banyak dipakai dalam gelaran puncak Pemilu, pihaknya masih memiliki kapasitas cadangan daya sebesar 2.874 MW atau setara 43.6 persen.
"Secara keseluruhan daya mampu pasokan listrik PLN UID Banten sebesar 6.585 MW (megawatt) dan beban puncak selama Pemilu diprediksi 3.711 MW," ujar Mukhlis pada Senin, 12 Februari 2024.
Mukhlis menjelaskan, PLN UID Banten telah memberlakukan masa siaga sejak 11 hingga 18 Februari 2024.
Pihaknya pun telah menyiapkan 60 posko siaga yang tersebar di Provinsi Banten beserta 1.368 personel dengan dilengkapi 6 tim pelaksana Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB).
Lanjut Mukhlis, terdapat beberapa titik lokasi siaga prioritas, diantaranya Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, pusat keramaian, dan lokasi pemilu atau tempat pemungutan suara (TPS).
Untuk itu, sejumlah peralatan pendukung juga disiapkan, yakni 5 unit mobil crane, 19 unit Uninterrutible Power Supply (UPS), 28 Unit Gardu Bergerak (UGB), 6 Unit Trafo Bergerak (UTB), 40 unit genset, 4 unit mobil deteksi, serta 27 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Dia mengimbau agar masyarakat baik di rumah maupun di TPS dapat melapor melalui menu 'Pengaduan' dalam aplikasi PLN Mobile jika mengalami kendala kelistrikan.
"Petugas PLN akan dengan sigap membantu dan menyelesaikan permasalahan kelistrikan pelanggan sehingga Pemilu berjalan lancar," pungkasnya.
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
TODAY TAG
Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
