Connect With Us

Pemprov Banten Bakal Tambah Cadangan Beras Jadi 1,7 Juta Kg

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 24 September 2024 | 11:57

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti saat Rapat Pengendalian inflasi minggu ke III bulan September 2024, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug Kota Serang, Senin 23 September 2024. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui sumber Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebesar Rp19,6 miliar. 

CBP itu sebagai antisipasi untuk memperkuat cadangan beras jika terjadi bencana kekeringan dan bencana lainnya, sehingga alokasi CBP dapat membantu ketahanan pangan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti usai mengikuti Rapat Pengendalian inflasi minggu ke III bulan September 2024, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug Kota Serang, Senin 23 September 2024. 

"Ketersediaan pangan kita masih tetap tersedia bahkan kita akan menambah CBP, sumbernya kita kemarin mendapat dana insentif fiskal yaitu sebanyak Rp19,6 miliar akan kita belanjakan sebagian untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah," ungkap Virgo.

Virgo juga selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten menjelaskan saat ini cadangan beras Pemprov Banten berjumlah 792.924,84 Kilogram. Rencananya akan ditambah sebanyak 988.000 kilogram dari DID.

"Jadi kita ada cadangan pangan mencapai 1.780.924 kilogram," tambahnya.

Selain itu, Pemprov Banten saat ini sedang menggiatkan langkah strategis terhadap perlindungan konsumen terhadap masyarakat, pembeli, hingga produsen terutama terhadap petani yang perlu mendapatkan perlindungan di tengah menuju aktivitas pesta demokrasi Pilkada serentak Tahun 2024.

"Memasuki Pilkada 2024, tentunya akan ada kegiatan kebersamaan dalam melakukan pembelian bahan pokok. Ada yang memborong beras, minyak dan lain-lain. Hal ini kami dari Tim Satgas Pangan Provinsi Banten mengantisipasi itu, sehingga dapat menjaga perlindungan konsumen dan petani," tambahnya.

Ditambahkan Virgo, pada rapat inflasi minggu ke III bulan September 2024 ini, Pemprov Banten berfokus pada beberapa arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud selaku pimpinan rapat. 

Restuardy dalam rapat tersebut membahas terkait menjada dan meningkatan indeks harga secara signifikan maupun penurunan harga komoditas secara drastis, agar terjadi keseimbangan harga yang harus dijaga agar tidak berdampak terhadap masyarakat.

BANDARA
Bea Cukai Bandara Soetta Gerebek Lab Etomidate di Perumahan Mewah PIK, 1 WNA Singapura Ditangkap

Bea Cukai Bandara Soetta Gerebek Lab Etomidate di Perumahan Mewah PIK, 1 WNA Singapura Ditangkap

Senin, 20 Juli 2026 | 13:49

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta (Soetta) bersama Polresta Bandara Soetta membongkar jaringan laboratorium gelap (clandestine lab) atau industri rumahan peracikan cairan etomidate.

OPINI
Puan Maharani Minta Evaluasi Sekolah Sepi Murid: Cermin Ketimpangan Akses dan Mutu Pendidikan

Puan Maharani Minta Evaluasi Sekolah Sepi Murid: Cermin Ketimpangan Akses dan Mutu Pendidikan

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:26

Bangku-bangku kosong di ruang kelas sekolah negeri kini bukan lagi pemandangan yang hanya ditemukan di daerah terpencil. Fenomena tersebut mulai terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kota-kota yang selama ini dikenal memiliki akses

NASIONAL
Pertamina Belum Keluarkan Larangan Suzuki Thunder Isi BBM Bersubsidi

Pertamina Belum Keluarkan Larangan Suzuki Thunder Isi BBM Bersubsidi

Senin, 20 Juli 2026 | 18:14

Ramainya pemberitaan mengenai larangan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pemilik sepeda motor Suzuki Thunder di sejumlah SPBU wilayah, akhirnya mendapat tanggapan resmi dari Pertamina Patra Niaga.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill