TANGERANG-Perhelatan demokrasi lokal di Banten sudah digulirkan oleh KPU dan Panwaslu Banten. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Banten berharap proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernu Banten (Pilgub) bisa berjalan dengan aman, nyaman dan demokratis.
Sejalan dengan semangat yang sama, LIRA berharap kualitas proses penyelenggaraaan Pilgub mampu melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan berintegritas hasil “ijtihad politik” masyarakat Banten dengan pihan yang cerdas.
Oleh karenanya, LIRA berharap seluruh komponen masyarakat Banten wajib ikut dalam proses pengawasan dan mensukseskan hajat demokrasi lokal lima tahunan tersebut.
Suhalimi Ismedi, Sekda LIRA Provinsi Banten mengatakan, LIRA Banten didorong dengan semangat yang kuat dan membangun kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat Banten berinisiasi membentuk lembaga ad hock sebagai mitra kerja KPUD dan Pawasda.
“Dan kami menitik beratkan di tiga wilayah yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel. Kenapa di sana, karena di tiga wilayah tersebut jumlah pemilihnya besar dan memiliki resistensi dan potensi politik yang cukup signifikan,” ujar Ismedi, saat menggelar jumpa pers di BSD City, Serpong, Tangsel.
Lembaga add hock dalam LIRA yakni Jaringan Pemilih Cerdas dan Pemantau Independen Tangerang Raya (JAPPitra). Gubernur LIRA Provinsi Banten Giuseppe Kapojos mengatakan, dalam Pilgub Banten pihaknya memastikan bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan partai atau kandidat manapun. Bahkan ditegaskan oleh Kapojos, pihaknya akan menindak tegas anggota LIRA maupun anggota lembaga add hock yang dibentuk (JAPPitra) apabila terbukti menggunakan organisasi LIRA untuk mendukung salah satu calon Gubernur Banten.
Wali Kota LIRA Kota Tangerang, Yuhendi Alamsyah mengatakan, dalam perjalannya, LIRA menemukan adanya pemilih ganda di Kota Tangerang dengan jumlah besar dengan keterlibatan oknum terorganisir, struktur dan massif dan sistemik, serta adanya pemboikotan pemasangan atribut.
“Ada juga pemboikotan acara Isra Miraj Jazuli Juwaini di Bugel, Karawaci,” kata Yuhendi.
Menurut Yuhendi, demokrasi di Kota Tangerang telah terkekang. “Demokrasi di Kota Tangerang telah terkekang, mulai dari lurah, camat dan PNS digiring untuk satu kandidat. Ini sangat menyedihkan bagi nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” terang Yuhendi.
(DRA)
TODAY TAG
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
