TANGERANGNEWS.com – Lokataru Foundation menyampaikan seruan agar seluruh pihak menjaga integritas proses Pilkada serentak di Banten tanpa adanya intervensi dari aparatur negara dan penegak hukum. 

Dalam konferensi pers di Kota Serang, Jumat 22 November 2024, Founder Lokataru Foundation Haris Azhar menyampaikan, temuan adanya dugaan pelanggaran yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi.

“Aparatur-aparatur negara, atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang. Bukti berjenjang hingga saksi,” kata Haris. 

Ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk aparatur negara dan penegak hukum, menghormati kebebasan warga dalam menentukan pilihan mereka. Demokrasi harus dijaga dari segala bentuk intervensi. 

Dalam keterangannya, Haris menyoroti beberapa dugaan pelanggaran, termasuk keterlibatan sejumlah kepala desa dan aparat penegak hukum yang dinilai memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon tertentu. Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas aparatur negara.

Selain itu, Lokataru Foundation meminta semua pihak, termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk tetap profesional dan tidak melibatkan jabatannya dalam proses politik. 

Hal ini menyusul laporan kunjungan intensif ke daerah tertentu yang diduga terkait dengan pencalonan salah satu peserta Pilkada.

Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen menambahkan bahwa pihaknya juga menemukan indikasi penggunaan instrumen hukum untuk menekan pasangan calon tertentu. 

“Kami menduga ada orkestrasi kuat dari figur politik berpengaruh dengan sumber daya besar. Perangkat desa dan aparat penegak hukum turut berperan sebagai penggerak untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dengan modus-modus yang lebih parah dibandingkan pelanggaran pada Pilpres 2024 lalu,” ujar Delpedro.

Lokataru Foundation mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi etika politik dan memberikan ruang yang adil bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.