Connect With Us

Dinilai Pemborosan, Pj Gubernur Banten Minta Pemda Kurangi Kegiatan Seremonial

Rangga Agung Zuliansyah | Jumat, 13 Desember 2024 | 22:58

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menekankan kepada seluruh Pemerintah Daerah agar dalam membelanjakan anggaran APBN maupun APBD, harus benar-benar efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat. 

Hal itu diungkap Al Muktabar usai melaksanakan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat 13 Desember 2024.

Al Muktabar mengungkap Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar belanja negara harus dilakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang serta mengurangi pemborosan.

"Saya mengajak seluruh unsur, untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni. Kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung," jelasnya.

Masih menurut Al Muktabar, saat ini Pemprov Banten sangat fokus mengejar ketahanan pangan dan energi.

Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang terus didorong semakin baik, serta kesehatan. 

"Apa yang menjadi program Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sejatinya sudah kita laksanakan. Tinggal ke depan terus ditingkatkan termasuk dalam pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan yang berbasis digital," jelasnya. 

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Suska menambahkan, belanja transfer pemerintah pusat ke daerah pada tahun 2025 ini sebesar Rp19,14 triliun. Jumlah itu naik dibandingkan tahun lalu.

"Itu menunjukkan dukungan Pemerintah Pusat ke Pemda untuk melaksanakan program-program terus dilakukan," katanya.

Suska juga menegaskan jika pihaknya akan terus mengawal agar penyalurannya lancar dan tepat sasaran. Terpenting adalah program-program di daerah itu bisa inline dengan program Pemerintah Pusat.

"Kami terus berkoordinasi dengan Pemda dari sisi anggaran transfer maupun program yang sudah ditetapkan," pungkasnya. 

Pada Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2025 itu, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas dan penyerahan penghargaan.

WISATA
Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40

Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BANTEN
Kapolda Banten Sebar Nomor Pribadi, Terima Aduan Kamtibmas dan Keadaan Darurat

Kapolda Banten Sebar Nomor Pribadi, Terima Aduan Kamtibmas dan Keadaan Darurat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:30

Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan membuka akses nomor pribadinya, yakni 0811-1123-9696 bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill