TANGERANGNEWS.com-Ketidaksesuaian antara jurusan yang dibuka di SMK dengan kebutuhan riil dunia industri menjadi salah satu pemicu tingginya Angka Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten.

Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan meski Banten memiliki sekitar 8.924 industri skala kecil hingga besar, lulusan SMK lokal seringkali tidak terserap karena kompetensi yang dimiliki tidak relevan.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Banten berupaya merombak pola pendidikan vokasi yang terintegrasi langsung dengan kebutuhan dunia kerja (link and match) dengan menggandeng Yayasan SMK Mitra Industri MM2100.

"Bagaimana lulusan SMK itu harus benar-benar siap kerja. Kami ingin mengoptimalkan pola pendidikan vokasi agar mereka terserap sebagai tenaga kerja andal dan profesional," ujar Andra Soni saat menerima audiensi Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 dan APINDO Banten, Kamis 14 Mei 2026.

Dua SMK di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang dan di Kawasan Industri Sawah Luhur, Kota Serang, akan dijadikan pilot project atau proyek percontohan sekolah berbasis kebutuhan industri tersebut.

Pertimbangannya berdasarkan lokasi dan topografi, jumlah anak usia sekolah, jumlah SMK di wilayah sekitar, sampai pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar.

"Saat ini, Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 sedang melakukan tahapan feasibility study (FS) di kedua kawasan itu," tambahnya.

Senada dengan Gubernur, Ketua Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 Darwoto, menyoroti adanya ketimpangan antara jurusan sekolah dengan kebutuhan riil di lapangan.

Saat ini, banyak SMK di sekitar kawasan industri masih didominasi jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ), padahal 25 industri modern Cikande itu metal works (pekerjaan terkait logam) dan industri manufaktur di kawasan industri Kasemen.

"Sebaiknya jurusan yang dibuka lebih kepada kebutuhan tenaga kerja industri, seperti manajemen logistik, teknik pengelasan, mekatronika, hingga teknik pemesinan," jelasnya.

Dalam kerja sama tersebut, Darwoto menawarkan dua skema kepada Pemprov Banten. Misalnya, kemitraan partnership dan kolaborasi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No 36/2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Darwoto mencontohkan skema partnership di Mojokerto, di mana bangunan dan izin serta semuanya itu milik sekolah. Sementara pengoperasiannya dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dari yayasannya.

"Kalau di Deltamas itu kolaborasi. Artinya yayasannya ada bersama timnya juga, namun ada kerja sama kurikulum dan supervisi,” jelasnya.

Upaya Penurunan Angka Pengangguran

Kepala Dindikbud Banten, Jamaludin, menyambut baik kolaborasi ini sebagai solusi atas pekerjaan rumah besar di dunia pendidikan Banten.

Selain program sekolah gratis untuk menekan angka putus sekolah, penyesuaian kurikulum (retooling) jurusan yang sudah jenuh menjadi kunci utama.

"Dengan kolaborasi bersama Yayasan SMK Mitra Industri ini, saya optimis lulusan SMK benar-benar siap kerja dan persoalan pengangguran bisa terselesaikan," pungkas Jamaludin.