TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah merumuskan skema kebijakan untuk merespons sejumlah keluhan yang disampaikan oleh komunitas pengemudi ojek online (ojol) roda dua dan roda empat.

Langkah ini diambil menyusul adanya aspirasi terkait penurunan pendapatan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif parkir, serta kebutuhan jaminan sosial.

Gubernur Banten Andra Soni menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan kewenangan daerah untuk mengakomodasi tuntutan tersebut melalui koordinasi lintas sektor dan instansi terkait.

Ia mengaku sangat mafhum atas berbagai persoalan yang membebani bagi para pengemudi. Oleh karena itu, dengan kewenangan yang dimiliki, dirinya akan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikannya. Misalnya akses parkir gratis bagi ojol.

“Meskipun itu sumber retribusi di kabupaten kota, tapi nanti kita akan minta secara langsung ke pengelolanya, setidaknya menyiapkan loading dock yang keamanannya terjamin khusus untuk ojol. Itu aksi cepatnya,” katanya saat menerima audiensi di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu 1 Juli 2026.

Hadir mendampingi dalam kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemprov Banten.

Loading dock itu menurut Andra Soni, tidak hanya untuk kepentingan ojol, tapi lebih dari itu juga memudahkan bagi seluruh tenant yang ada.

Dengan demikian, bisa menjadi simbiosis mutualisme yang bisa diusulkan kepada pengelola pusat perbelanjaan.

“Ini usulan yang positif dari teman-teman ojol. Pak Sekda Deden. Nanti buat tim-nya dan turun langsung ke titik-titik itu,” ujarnya.

Kemudian terkait dengan beban ekonomi para pengemudi yang semakin tinggi, Andra Soni menginstruksikan kepada Kepala Disperindag untuk menggencarkan aksi pangan murah khusus bagi ojol dari mulai kebutuhan beras, minyak goreng, telur dan lainnya.

Andra Soni meyakini, Disperindag sudah mempunyai sistem bagaimana program itu bisa tepat sasaran.

“Itu bisa digencarkan, tapi tidak setiap hari juga. Yang terpenting, jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang mengatasnamakan ojol yang ingin mendapatkan sembako murah,” ujarnya.

Berkaitan dengan perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, Andra Soni menegaskan jika tahun ini, Pemprov Banten sudah mengalokasikan anggaran untuk 700 penerima manfaat yang masuk kategori pekerja rentan.

Hal itu sejalan dengan semangat bersama melalui Perda Perlindungan Pekerja Rentan yang sudah disahkan berdasarkan usulan DPRD Banten.

“Dan rekan-rekan Ojol akan kita masukkan,” katanya.

Sementara itu untuk jaminan kesehatan, Andra Soni mengungkapkan jika sistem di rumah sakit milik pemerintah di Provinsi Banten sebagian besar sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), sehingga bagi masyarakat yang masuk desil 5 ke bawah akan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah secara otomatis.

“Terakhir kalau untuk stok kebutuhan BBM, saya pastikan untuk di Provinsi Banten aman,” jelasnya.

Andra menyampaikan jika saat ini Pemprov Banten sudah melaksanakan Program Sekolah Gratis tingkat SMA, SMK dan SKh swasta yang sudah memasuki tahun kedua.

Program itu digulirkan sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten dalam memberikan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan.

“Jadi bagi rekan-rekan yang anaknya tidak keterima di sekolah negeri, bisa masuk ke sekolah swasta yang sudah bekerjasama dengan kami. Gratis. Sudah ada 801 sekolah yang bekerjasama,” pungkasnya.