Connect With Us

Provinsi Banten Krisis Air Bersih

| Rabu, 27 Maret 2013 | 18:25

Karyawan PDAM dan petugas Dandim melakukan pengerukan sampah dan tanah di pintu air 10. (tangerangnews / dira)


SERANG- Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten mengakui saat ini kebutuhan air bersih untuk masyarkat Banten masih kurang.
 
Pemenuhan akan air bersih untuk warga di delapan kabupaten/kota hanya sebesar 27 %, sementara sesuai dengan Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium, pemerintah harus menyediakan air bersih untuk warganya minimal 60 %.
Kepala DSDAP Provinsi Banten, Iing Suwargi, mengatakan, krisis air bersih di Provinsi Banten akan teratasi jika pembangunan Waduk Karian, Kabupaten Lebak dan Sindagheula, Kabupaten Serang terealisasi.

 “Kalau dilihat dari kebutuhan air bersih sekarang hanya sebesar 27%, dan untuk mengatasi krisis air bersih di Banten, Pemrpov telah membuat program kerja, diantaranya membuat sejumlah waduk seperti Karian dan Sindangheula,” kata Iing.

Iing menjelaskan,  keberadaan Waduk Karian dan Sindagheula selain untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Provinsi Banten, nantinya  akan memenuhi kebutuhan air bersih warga DKI Jakarta.  “Waduk Karian pada tahun 2017 nanti akan mulai dibangun. Nantinya, bukan saja masyarakat dan industri di Banten saja yang akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan air bersih, tetapi juga warga serta perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta,” ujarnya.

Iing mengungkapkan, Waduk Karian selain akan memenuhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat, juga mampu mengatasi persoalan banjir yang bisa memutus akses jalan Tol Tangerang – Merak “Waduk Karian juga sebagai salah satu antisipasi banjir, dimana nantinya air dari hulu yang datang dari daerah Jawa Barat, akan tertampung di waduk, tidak sampai membanjiri permukiman penduduk,” ungkapnya.

Sementara untuk jangka pendeknya, Pemprov Banten telah melakukan beberapa upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air baku, diantaranya melakukan penampungan terhadap sumber-sumber mata air, instalasi ibu kota kecamatan (IIK) dan membuat sumur pompa tidak dalam. “Program itu sudah berjalan,” katanya.

Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional, R Eddy Soedibyo nengatakan, harus dialakukan langkah kongret dan nyata untuk mengantisipasi kekurangan dan krisis air bersih di Banten. 

“Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah daerah harus segera melakukan program kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dan mengali potensi yang ada, agar krisis air bersih di Banten tidak  bertambah parah,” kata R Eddy Soedibyo. (KWN)

BANTEN
Jadi Identitas Banten, Dimyati Tolak Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo

Jadi Identitas Banten, Dimyati Tolak Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo

Selasa, 17 November 2026 | 07:15

Rencana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat penolakan dari Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

TEKNO
Mahasiswa Tangerang Bikin Portal Digital, Bantu Warga Akses Suket Tidak Mampu hingga Pengantar Nikah

Mahasiswa Tangerang Bikin Portal Digital, Bantu Warga Akses Suket Tidak Mampu hingga Pengantar Nikah

Rabu, 11 November 2026 | 20:30

Tim dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT/I-TECH) berkolaborasi dengan Pengurus RW 12 Perumahan Villa Ilhami Blok Mina, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang

NASIONAL
Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Selasa, 17 November 2026 | 08:00

Pemerintah menetapkan tenggat pengumuman upah minimum tahun 2027 secara bertahap mulai 21 November 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill