TANGERANG-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen menyatakan tidak akan mengubah Upah Minimum Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan Gubernur Banten sebesar Rp 2.442.000.
"Sudah final," kata Zaki, Senin, (25/11).
Apalagi, Zaki menambahkan, besaran UMK pada 2014 tersebut sudah diputuskan dan ditandatangani Gubernur Banten. "Akan kami jalankan," ujarnya.
Dalam menetapkan UMK tersebut, Zaki menyatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mengakomodasi masukan, pendapat, dan permohonan dari pihak buruh dan juga kalangan pengusaha. "Rp 2,442.000 adalah angka yang
fair untuk kedua belah pihak," katanya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata dia, tidak bisa merevisi atau mengubah besaran UMK yang telah ditetapkan tersebut. Sebab, jika terlalu tinggi, akan menyebabkan hengkangnya industri dari Tangerang. "Jika mereka hengkang, siapa yang mau menanggung nanti," kata Zaki.
Kondisi perekonomian Kabupaten Tangerang saat ini, menurut Zaki, juga tidak terlalu baik. "Saat ini pun kalangan industri juga sudah banyak yang keberatan," kata dia.
Terkait dengan aksi ribuan buruh yang mengepung kantornya hari ini, Zaki mengimbau agar kalangan buruh tidak berbuat anarkis dan tetap tertib dalam menyampaikan aspirasi. "Silakan mengeluarkan pendapat, mohon untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan," katanya.
Hari ini, ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat pekerja di Kabupaten Tangerang bergerak mengepung kantor Bupati Tangerang di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa. "Kami menuntut agar Bupati Tangerang merevisi UMK tersebut menjadi Rp 2,6 juta," ujar koordinator buruh, Koswara.
Koswara menyebutkan, lebih dari 10 ribu buruh se-Tangerang Raya turun ke jalan untuk menolak upah tersebut. Ribuan buruh berkumpul di sejumlah titik, yaitu wilayah barat di kawasan Balaraja, wilayah tengah di kawasan Cikupa, dan wilayah timur di Lapangan Pertamina Curug. " Semua elemen akan bergerak ke kantor Bupati Tangerang," katanya.
