Connect With Us

Terlibat di Kampanye WH-Andhika, ASN Ini Dilaporkan Ayo Banten ke Panwaslu

Mohamad Romli | Senin, 6 Februari 2017 | 15:00

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berinisial M diduga terlibat dalam kampanye calon Wakil Gubernur Banten 2017 nomor urut 1, Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan tim Pemantau Independen Ayo Banten ke Panwaslu K (@tangerangnews 2017 / Mohamad Romli)

TANGERANGNews.com-Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berinisial M diduga terlibat dalam kampanye calon Wakil Gubernur Banten 2017 nomor urut 1, Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan tim Pemantau Independen Ayo Banten ke Panwaslu Kabupaten Tangerang, Senin, (6/2/2017).

 

Agus F. Hidayat, Koordinator Daerah Ayo Banten Kabupaten Tangerang mengatakan,  dugaan keterlibatan ASN yang bertugas di kantor Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang tersebut terjadi saat Wahidin Halim- Andhika Hazrumy melakukan kampanye tatap muka di kampung Beji RT 04/01, Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang pada hari Jumat, (3/2/2017).

 

"Dalam kampanye tatap muka tersebut, diduga rumah yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah milik ASN yang kami laporkan," kata Agus

 

Menurut Agus, atas temuan tersebut pihaknya telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tangerang dengan barang bukti berupa foto dan rekaman video.

 

"Hari ini (Senin 6/2/2017) sudah kami laporkan ke Panwaslu, laporan tersebut diterima langsung oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang," tambah Agus.

 

Dijelaskan juga oleh Agus, dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomot 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia”.

 

Selain pasal tersebut, Agus juga mengatakan, larangan keterlibatan ASN diatur juga dalam pasal 71 ayat (1) yang menyatakan "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

 

"Sanksi atas pelanggaran tersebut pelaku dapat dijatuhi hukuman dengan pidana paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (bulan) dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000 dan paling banyak Rp.6.000.000. hal itu diatur dalam Pasal 188 UU No. 10 tahun 2016," papar Agus.

 

Selain melaporkan ASN tersebut, Ayo Banten juga melaporkan Andika Hazrumy ke Panwaslu Kabupaten Tangerang.

 

"Kami melaporkan juga calon Wakil Gubernur Banten 2017 nomor urut 1 yaitu Andika Hazrumy, karena diduga melibatkan ASN dalam kampanyenya," kata Agus lagi.

 

Agus meminta laporan dugaan pelanggaran tersebut segera ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tangerang dengan berkoordinasi dengan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

 

Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang, Zaki Fuadi mengatakan,  pihaknya akan segera memproses laporan tersebut. Terkait dengan permintaan tim pemantau Ayo Banten untuk memproses dugaan pelanggaran tersebut ke tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).  Zaki mengatakan, akan mempelajarinya terlebih dahulu.

"Gakkumdu kan terkait pidana, kami akan mempelajari kasusnya terlebih dahulu," kata Zaki.

 

PROPERTI
Bukukan Pendapatan Rp13,8 Triliun pada 2024, BSDE Masuk 100 Perusahaan Terbaik versi Fortune

Bukukan Pendapatan Rp13,8 Triliun pada 2024, BSDE Masuk 100 Perusahaan Terbaik versi Fortune

Senin, 15 September 2025 | 21:41

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menunjukkan dominasinya di industri properti dengan meraih peringkat pertama di kategori Property & Real Estate dalam ajang Fortune Indonesia 100 Gala 2025.

NASIONAL
Tak Cukup dengan Iklan, Inilah Jurus Media Lokal Bertahan di Era Disrupsi Digital

Tak Cukup dengan Iklan, Inilah Jurus Media Lokal Bertahan di Era Disrupsi Digital

Sabtu, 13 September 2025 | 09:52

Industri media tengah berada pada persimpangan jalan. Ketergantungan pada iklan sebagai sumber utama pendapatan tidak lagi mencukupi untuk menopang biaya produksi jurnalistik.

OPINI
Pendidikan Tinggi: Tangga Sosial yang Tak Terjangkau Semua Orang

Pendidikan Tinggi: Tangga Sosial yang Tak Terjangkau Semua Orang

Selasa, 16 September 2025 | 15:19

Pendidikan tinggi kerap disebut sebagai tangga mobilitas sosial—jalan bagi anak-anak dari keluarga biasa untuk mendaki ke strata sosial yang lebih tinggi. Namun kenyataan di lapangan sering kali tidak seindah slogan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill