TANGERANGNEWS.com-Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar meminta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17/2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditinjau ulang.
"Kami sudah mengirimkan surat ke Kemendikbud hari Jumat kemarin meminta peraturan tersebut untuk ditinjau ulang," ujarnya, Senin (10/7/2017).
Zaki mengatakan, peraturan menteri tersebut berbeda dengan kebijakan Pemkab Tangerang, misalnya dalam menentukan rasio rombongan belajar.
Dalam Permendikbud tersebut rombongan belajar dalam satu kelas pada tingkat SD paling sedikit 20 siswa dan maksimal 28 siswa, SMP minimal 20 siswa maksimal 32 siswa, SMA minimal 20 siswa maksimal 36 siswa serta SMK minimal 15 siswa dan maksimal 36 siswa.
"Sementara rombongan belajar dalam RPJMD kita 38 orang, bukan 32 orang," tambahnya.
Hal lain yang disampaikan dalam surat tersebut adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan sistem dua sift, yaitu dari pagi hingga siang dan siang sampai sore. Hal ini, menurut Zaki, untuk memenuhi wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Tangerang.
Zaki juga meminta sistem penerimaan siswa baru tersebut dikembalikan seperti dulu, tidak berdasarkan sistem zonasi. "Karena rasio jumlah lulusan SD dan SMP dengan daya tampung sekolah jomplang," jelasnya.
Namun untuk saat ini, Kabupaten Tangerang tetap mengikuti aturan penerimaan siswa baru tersebut sesuai dengan peraturan menteri. "Kami berharap segera mendapatkan balasan atas surat tersebut," tandasnya.(RAZ)
Dalam rangka meningkatkan wawasan dan keahlian pengusaha, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop UKM) memberikan pelatihan Kewirausahaan Entrepreneur Hub secara gratis, pada Rabu 28 Mei 2025, mendatang.
TODAY TAG
Di tengah gelombang transformasi digital, kita sedang menghadapi realitas baru: data menjadi komoditas paling berharga. Istilah “data is the new oil” tidak lagi sekadar jargon teknologi, tapi telah menjadi kenyataan ekonomi dan politik global.
Gubernur Banten Andra Soni menyatakan tengah mengkaji kemungkinan memperpanjang masa pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025.
Gedung parkir berlantai 4 dibangun di Mako Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, untuk mengatasi kekurangan parkir bagi anggota polisi dan masyarakat pemohon pelayanan Kepolisian yang selama ini menjadi masalah.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
