TANGERANGNEWS.com-Tokoh agama Kabupaten Tangerang menolak seruan atau ajakan gerakan massa atau people power terkait Pemilu 2019. Penolakan itu salah satunya disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang KH. Ues Nawawi.
"Kami menolak segala bentuk people power dan lain sebagainya yang akan bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya, Senin (13/5/2019).
Baca Juga :
KH. Ues juga menyatakan mendukung penuh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait keputusan resmi hasil Pemilu, kata KH. Ues, warga masyarakat sangat mendukung dan akan menerima apa pun hasilnya.
KH. Ues juga mengajak semua pihak untuk mendoakan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang telah wafat. Menurutnya, mereka yang gugur adalah para pejuang demokrasi yang sedang melaksanakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.
Hal senada disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tangerang KH. Encep Subandi. Ia mengajak bangsa Indonesia untuk menerima apa pun hasil resmi dari KPU. Ia meyakini, tidak ada kecurangan apa pun.
KH. Encep juga menegaskan penolakannya terhadap seruan people power. Menurutnya, NU sangat tidak mendukung ketika ada kegiatan people power. Dikatakannya, people power merupakan kegiatan yang konyol, kegiatan yang tidak mendasar, dan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan agama.
"Yang jelas itu adalah pelanggaran terhadap agama, pelanggaran terhadap bangsa, pelanggaran yang dapat merusak kerukunan bangsa kita yang kita cintai ini," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat mengimbau warga untuk tidak terpancing isu atau ajakan people power. Menurutnya, akan lebih baik bila warga menunggu hasil resmi KPU dan menerima hasilnya.
"Saya yakin hal ini adalah kepentingan segelintir dan kelompok tertentu saja," terangnya.(RMI/HRU)
Setelah hampir dua dekade bertumbuh di industri ritel Indonesia, PT Star Maju Sentosa secara resmi memperkenalkan Joysparks Group sebagai identitas korporat baru yang menaungi seluruh portofolio bisnis perusahaan.
TODAY TAG
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Sebanyak 2.458 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diproyeksikan memasuki masa pensiun hingga 2031. Tenaga pengajar menjadi kelompok yang paling banyak terdampak dalam proyeksi tersebut.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews