Tokoh Agama Tangerang Tolak Seruan People Power

Maya Sahurina | Senin, 13 Mei 2019 | 19:08

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten tangerang KH.Ues Nawawi. (@TangerangNews / Maya Sahurina)

TANGERANGNEWS.com-Tokoh agama Kabupaten Tangerang menolak seruan atau ajakan gerakan massa atau people power terkait Pemilu 2019. Penolakan itu salah satunya disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang KH. Ues Nawawi.

"Kami menolak segala bentuk people power dan lain sebagainya yang akan bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya, Senin (13/5/2019).

Baca Juga :

KH. Ues juga menyatakan mendukung penuh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait keputusan resmi hasil Pemilu, kata KH. Ues, warga masyarakat sangat mendukung dan akan menerima apa pun hasilnya.

KH. Ues juga mengajak semua pihak untuk mendoakan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang telah wafat. Menurutnya, mereka yang gugur adalah para pejuang demokrasi yang sedang melaksanakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hal senada disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tangerang KH. Encep Subandi. Ia mengajak bangsa Indonesia untuk menerima apa pun hasil resmi dari KPU. Ia meyakini, tidak ada kecurangan apa pun.

KH. Encep juga menegaskan penolakannya terhadap seruan people power. Menurutnya, NU sangat tidak mendukung ketika ada kegiatan people power. Dikatakannya, people power merupakan kegiatan yang konyol, kegiatan yang tidak mendasar, dan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan agama.

"Yang jelas itu adalah pelanggaran terhadap agama, pelanggaran terhadap bangsa, pelanggaran yang dapat merusak kerukunan bangsa kita yang kita cintai ini," tukasnya.

Kepala Kantor Kesatuan dan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat mengimbau warga untuk tidak terpancing isu atau ajakan people power. Menurutnya, akan lebih baik bila warga menunggu hasil resmi KPU dan menerima hasilnya.

"Saya yakin hal ini adalah kepentingan segelintir dan kelompok tertentu saja," terangnya.(RMI/HRU)