TANGERANGNEWS.com-Dalam beberapa bulan ke depan atau tepatnya 1 Desember 2019, akan dilaksanakan pemilihan kepada desa (pilakdes) serentak. Ada 153 desa yang akan menggelar Pilkades yang 92 desa diantaranya masuk wilayah hukum Polres Kota Tangerang.
Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Tangerang AKBP Komarudin menyebut, 92 desa yang harus diamankan bukanlah sedikit. Menurutnya, diperlukan ribuan pasukan untuk mengamankan kontestasi politik tingkat desa itu. Dia mengatakan, kemungkinan menerjunkan sekitar 3000 personel gabungan Polri, TNI, dan unsur pemerintah daerah.
BACA JUGA:
"Jumlah 3000 pasukan masih mungkin kami minta penambahan," kata Komarudin saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Gemilang Kalimaya Pengamanan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang tahun 2019 di halaman Gedung Serba Guna (GSG), Puspemkab Tangerang, Senin (16/9/2019).
Komarudin juga menyampaikan, potensi kerawanan konflik pada Pilkades umumnya lebih hebat daripada kontes politik pada level yang lebih tinggi. Hal itu karena, perbedaan dukungan politik berinteraksi setiap hari yang disebabkan konsentrasi pada lingkup kecil yakni satu desa.
Oleh karenanya, Komarudin meminta pasukan pengamanan mempelajari wilayah tugas masing-masing. Dia menekankan, pasukan pengamanan memetakan potensi konflik agar tidak pecah dalam setiap tahapan Pilkades.
"Serta saya ingatkan agar aparat pemerintah atau aparat negara menjunjung tinggi netralitas agar Pilkades berlangsung aman, lancar, jujur, dan adil," tukasnya.(MRI/RGI)
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews