TANGERANGNEWS.com-Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla'ul Anwar (DPP GEMA MA) mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan aparat keamanan memastikan terjaganya keamanan dan keselamatan seluruh warga di Wamena pasca terjadi Kerusuhan.
Diketahui, 31 orang dikabarkan meninggal dunia dan ribuan orang harus mengungsi akibat kerusuhan yang terjadi di kota Wamena, Papua.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menahan diri dan tidak terprovokasi melakukan tindakan diluar hukum yang justru akan kontra produktif dan berpotensi melebarkan konflik sesama putra bangsa," ungkap Ahmad Nawawi, Ketua Umum DPP GEMA MA dalam keterangan tertulisnya yang diterima TangerangNews, Rabu (2/10/2019).
DPP GEMA MA juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Wamena untuk segera melakukan rekontruksi dan rehabilitasi fasilitas milik warga yg terdampak kerusuhan.
"Kami juga mendesak aparat Kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan hukum tegas terhadap siapapun yang terbukti menjadi dalang dan pelaku kerusuhan sampai tercipta kembali situasi yg aman dan kondusif di Wamena," tambahnya.
Selain itu, GEMA MA juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menguatkan solidaritas kebangsaan, menjadi cooling system di tengah masyarakat.
"Karena kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah satu Bangsa Indonesia," pungkasnya.(MRI/RGI)
Paket internet sekarang tidak cuma soal jumlah gigabyte. Lewat kUotamasya by.U, kamu bisa mendapatkan kuota sekaligus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjalanan dengan harga spesial.
TODAY TAG
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menanggapi munculnya komentar yang dinilai tidak berempati dari sejumlah akun yang mengaku sebagai tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Chaerawan.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
