TANGERANGNEWS.com-Kejaksaan Agung berencana mengevaluasi program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang ada di Kejaksaan Negeri (Kejari).
Bahkan ada kemungkinan program tersebut akan dibubarkan lantaran banyaknya masalah yang ditimbulkan Jaksa TP4D.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Intelejen Kejari Kabupaten Tangerang Mochammad Fitri Adhy menyatakan, program TP4D awalnya dibentuk untuk mengawal proyek pembangunan pemerintah daerah agar tidak ada terjadi penyelewengan.
BACA JUGA:
"Memang awal kali dibentuk benar, namun di tengah perjalanan banyak oknum tertentu yang menyalahgunakan," ujar Fitriadhy, Rabu (20/11/2019).
Namun, Fitriadhy enggan memberikan komentar sedikit pun atas wacana penghapusan program tersebut. Pihaknya hanya melaksanakan keputusan pimpinan.
"Kami hanya pelaksana program saja, sesuai dengan intruksi dan keputusan para petinggi," ucapnya.
Apabila program TP4D dihapus, dia menyakini bahwa unsur pimpinan tidak akan diam dan memiliki upaya lain untuk mencegah korupsi dalam pembangunan daerah.
"Tentunya mereka punya program lain yang lebih baik jika TP4D dihapuskan atau diganti," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Regulasi lahan sawah dilindungi (LSD) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 berpotensi memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang pada 2027 mendatang.
TODAY TAG
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyinggung penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang dinilainya masih kalah dominan dibandingkan bahasa Inggris.
Bagi sebagian guru, kata “supervisi” masih terdengar seperti jadwal ujian: tegang, penuh persiapan dadakan, lalu lega ketika selesai. Padahal supervisi dirancang untuk membantu guru bertumbuh. Jika hanya berhenti pada pengisian instrumen
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
