TANGERANGNEWS.com-Bupati Tangerang A Zaki Iskandar meminta pemerintah pusat untuk bisa mempertimbangkan jumlah penduduk dalam distribusi vaksin ke daerah.
Menurutnya, kurangnya ketersediaan memaksa pemerintah daerah harus memilih masyarakat yang menerima vaksin.
"Tantangan kami adalah alokasi distribusi vaksin yang harus berbagi dengan daerah lain. Informasi yang saya dapat juga dari pemerintah pusat datangnya secara bertahap," ujarnya, Jumat 25 Juni 2021
Antusiasme warga Kabupaten Tangerang sangat tinggi untuk menerima vaksin COVID-19. Namun, hal tersebut yang menjadi kendala pemerintah daerah manakala tidak seimbang dengan tingkat ketersediaan vaksin.
Guna menangani hal ini, pemerintah daerah terpaksa memilah dan memilih warga mana yang harus diprioritaskan. Seperti manula, pra-manula, pekerja, tenaga kesehatan, guru, tenaga pendidik sampai dengan pengajar pondok pesantren.
Saat ini, populasi penduduk di Kabupaten Tangerang sebanyak 4 juta. Hingga hari ini yang sudah menerima vaksin dosis pertama sebanyak 115 ribu orang dan penerima dosis kedua sebanyak 90 ribu orang.
Jumlah penerima masih jauh dari harapan batas minimal untuk mencapai Herd Immunity atau kekebalan kelompok yakni 3 juta dosis vaksin bagi penduduk Kabupaten Tangerang.
"Hanya memang yang kami inginkan terkati distribusi vaksin, tolong diperlihatkan juga dari jumlah populasi, tidak secara proporsi. Sampai dengan hari ini kami menerima vaksin selalu disamaratkan," katanya.
Zaki mencontohkan di Tangerang Raya, populasi Kota Tangerang 2,2 juta jiwa dan Kota Tangerang Selatan 1,7 juta jiwa. Jumlah itu jauh dibanding Kabupaten Tangerang yang mencapai 4 juta jiwa
"Tapi kita mendapat jumlah vaksin yang sama, dibagi rata, padahal jumlah penduduk kami lebih banyak dibandingkan Kota Tangerang dan Tangsel," pungkasnya. (RAZ/RAC)
TODAY TAG
Kasus saldo kripto yang mendadak terkuras tanpa disadari semakin sering terjadi. Salah satu penyebab yang kini banyak digunakan penipu adalah wallet drainer, alat berbahaya yang mampu menguras aset kripto hanya lewat satu persetujuan transaksi.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
