Connect With Us

Akreditasi 10 SMPN di Kabupaten Tangerang Kedaluarsa Gegara Kepsek Sibuk Urus Kurikulum Merdeka

Dimas Wisnu Saputra | Selasa, 25 Juli 2023 | 14:10

Kepala Bidang (Kabid) SMP pada Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang Abdul Qodir, Selasa 25 Juli 2023. (@TangerangNews / Dimas Wisnu Saputra)

TANGERANGNEWS.com-Terkait kedaluarsanya akreditasi 10 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Tangerang, dianggap ada faktor kelalaian kepala sekolah (kepsek).

Kepala Bidang (Kabid) SMP pada Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang Abdul Qodir menyebut para kepsek tersebut lalai karena tidak memperpanjang masa akreditasi sekolah yang dipimpinnya. 

Padahal, sebelum masa akreditasi berakhir, telah memperingatkan perihal masa berlaku akreditasi di 10 SMPN tersebut. 

"Bisa disebut lalai, tapi bukan karena disengaja, melainkan karena ada faktor kesibukan. Kan sekarang lagi kejar kurikulum merdeka, jadi lebih terfokus di sana," kata Qodir saat ditemui di kantornya. Senin, 24 Juli 2023. 

Qodir mengaku bahwa pihaknya telah menegur ke-10 kepsek tersebut dan meminta agar mereka segera mengurus perpanjangan akreditasi. "Kita sudah tegur kepala sekolahnya," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 10 SMPN di Kabupaten Tangerang status akreditasinya telah kedaluwarsa dan belum diperpanjang.

Permasalah itu, telah dilaporkan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani ke Dindik setempat.

"Sudah kami laporkan ke Bupati Tangerang dan Kadis Pendidikan. Keduanya sudah kami surati," ucap Deden, Senin, 17 Juli 2023.

NASIONAL
Polisi Selidiki Viral Teh Kemasan Berbusa yang Dibagikan ke Massa Aksi 28 Oktober

Polisi Selidiki Viral Teh Kemasan Berbusa yang Dibagikan ke Massa Aksi 28 Oktober

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:04

Polda Metro Jaya akan menyelidiki viralnya video teh kemasan berbusa yang beredar di media sosial setelah aksi penyampaian aspirasi pada 28 Oktober 2026.

KAB. TANGERANG
Bapenda Tangerang Sebut Aturan LSD Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah dari Properti dan Investasi

Bapenda Tangerang Sebut Aturan LSD Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah dari Properti dan Investasi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 19:14

Regulasi lahan sawah dilindungi (LSD) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 berpotensi memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang pada 2027 mendatang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill