TANGERANGNEWS.com-Terkait kedaluarsanya akreditasi 10 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Tangerang, dianggap ada faktor kelalaian kepala sekolah (kepsek).
Kepala Bidang (Kabid) SMP pada Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang Abdul Qodir menyebut para kepsek tersebut lalai karena tidak memperpanjang masa akreditasi sekolah yang dipimpinnya.
Padahal, sebelum masa akreditasi berakhir, telah memperingatkan perihal masa berlaku akreditasi di 10 SMPN tersebut.
"Bisa disebut lalai, tapi bukan karena disengaja, melainkan karena ada faktor kesibukan. Kan sekarang lagi kejar kurikulum merdeka, jadi lebih terfokus di sana," kata Qodir saat ditemui di kantornya. Senin, 24 Juli 2023.
Qodir mengaku bahwa pihaknya telah menegur ke-10 kepsek tersebut dan meminta agar mereka segera mengurus perpanjangan akreditasi. "Kita sudah tegur kepala sekolahnya," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 10 SMPN di Kabupaten Tangerang status akreditasinya telah kedaluwarsa dan belum diperpanjang.
Permasalah itu, telah dilaporkan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani ke Dindik setempat.
"Sudah kami laporkan ke Bupati Tangerang dan Kadis Pendidikan. Keduanya sudah kami surati," ucap Deden, Senin, 17 Juli 2023.
Paramount Petals ikut merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan Paramount Petals Semarak Kemerdekaan yang mengusung tema “Sinergi dalam Kebersamaan” yang digelar di Pasar Modern Paramount Petals pada Sabtu 22 Agustus 2026.
TODAY TAG
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Sebanyak 2.458 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diproyeksikan memasuki masa pensiun hingga 2031. Tenaga pengajar menjadi kelompok yang paling banyak terdampak dalam proyeksi tersebut.
Rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok diblokir menjelang rencana aksi warga Pati di depan Gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026, mendatang.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews