TANGERANGNEWS.com-Adita Irwanti, Juru Bicara Komunikasi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dengan tegas program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memungut biaya apapun kepada para siswa, termasuk untuk wadah makanan.
Hal itu menanggapi adanya informasi keluhan dari para orang tua yang diminta pungutan oleh pihak guru atau sekolah, untuk wadah makan.
"(Pesan) dari kepala BGN (Badan Gizi Nasional) tidak boleh ada pungutan apapun, termasuk tempat makan tidak dibolehkan. Kalau menemukan seperti itu, segera melaporkan melalui platform pelaporan bgn.lapor.go.id," ungkapnya saat meninjau MBG di SDN Curug, Kabupaten Tangerang, Rabu 22 Januari 2025.
Menurutnya, saat ini platform milik BGN tersebut tidak hanya terbuka untuk menerima aduan terkait penipuan yang mencatut program MBG, tapi juga menerima masukkan dari masyarakat apapun itu yang berhubungan dengan MBG.
Adita juga menambahkan, dirinya sedang mengerahkan semua sumber daya untuk mempercepat pelaksanaan program ini.
Bahkan, Pak Presiden sudah mengarahkan Kementerian dan lembaga untuk saling mendukung, termasuk dari Kementerian yang terkait.
"Sudah mendapatkan arahan dari Pak Prabowo untuk saling mendukung program ini," ujarnya.
Menurutnya, anggara untuk program MBG ini menggunakan APBN dengan nominal sebesar Rp71 triliun.
“Anggaran yang direncanakan Rp71 triliun akan digunakan hingga Juni 2025. Target awal kami adalah menjangkau setidaknya 15 juta anak penerima manfaat," ungkap Adita.
Masih dikatakan Adita, saat ini sedang dibahas tambahan sumber daya, termasuk anggaran dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerima dan memperluas jangkauan program.
Menyikapi tantangan dalam pelaksanaan program, Adita menegaskan pentingnya edukasi gizi kepada anak-anak.
“Kami minta kepada sekolah untuk memberikan edukasi mengenai makanan bergizi. Rata-rata kalori yang disediakan dalam sekali makan adalah 500 hingga 600 kalori, yang merupakan 1/3 dari total kebutuhan gizi harian,” jelasnya.
Ia juga menambahkan untuk anak-anak di jenjang SMA dan ibu hamil menyusui, jumlah kalori yang diperlukan akan disesuaikan.
“Kementerian BUMN juga berkomitmen untuk berperan dalam program ini sesuai dengan kemampuan masing-masing,” tutup Adita.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
TODAY TAG
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menganggarkan dana sebesar Rp19,95 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk sewa kendaraan dinas. Hal tersebut pun langsung memicu perhatian publik.
Pelaku usaha mikro kecil dan menengah menengah (UMKM) yang hendak berjualan atau memamerkan produknya, dapat membuka stan tanpa biaya sewa di event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII Provinsi Banten tahun 2026.
Kota Tangerang bersiap menyambut salah satu perhelatan budaya terbesar tahun ini. Festival Cisadane 2026 resmi akan berlangsung selama lima hari penuh, mulai 22 hingga 26 Juli 2026, dengan berpusat di Jembatan Kaca Berendeng.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews