Connect With Us

Kasus Pagar Laut, 41 Orang Diperiksa KKP Termasuk Kades hingga Pejabat Daerah Tangerang

Rangga Agung Zuliansyah, Yanto | Jumat, 14 Februari 2025 | 22:32

Prajurit TNI AL membongkar pagar laut di pesisir Utara Kabupaten Tangerang, Kamis 23 Januari 2025. (@TangerangNews / Yanto)

TANGERANGNEWS.com-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan ada sebanyak 41 orang yang diperiksa terkait kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sumono Darwinto menyampaikan ke 41 orang tersebut sedang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dalam pengusutan kasus pagar laut sepanjang 30,16 Km.

"Total 41 orang, ini jumlah keseluruhan dari berbagai macam peran dalam pemeriksaan kasus pagar laut mulai dari nelayan, kepala desa (kades) hingga pejabat pemerintahan," jelasnya, Kamis 13 Februari 2025.

Ia menambahkan, tahapan penyelidikan dan pemeriksaan kasus pagar laut ini masih terus dilakukan pengembangan secara mendalam.

Masih dikatakan Sumono, tim penyelidik dari KKP melakukan penambahan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk mempercepat pengungkapan pemilik pagar laut tersebut.

"Saat ini masih berlangsung, mohon bersabar. Pada prinsipnya sesuai dengan kewenangan yang ada di KKP, dalam hal ini PDSKP itu tetap melangsungkan pemeriksaan terkait dengan pemanfaatan ruang lautnya. Kalau memang sudah ada hasil itu akan segera kami sampaikan," ungkapannya.

Diketahui, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan PP 21/2021, PP 85/2021, dan PermenKP No 31/2021.

"Kita masih lihat apakah itu nanti sesuai ketentuan? Apakah dikenakan sanksi administrasi ataupun memang bisa kolaborasi dari sisi pihak pidana dari pihak Kepolisian," jelasnya.

Sumono menyebut, bila proses penyelidikan pengungkapan kasus pagar laut ini dilakukan kolaborasi dengan pihak aparat penegak hukum (APH).

Seperti yang dilakukan Bareskrim Polri yang sudah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pemalsuan pengajuan Sertifikat HGB/SHM.

"Jadi memang kolaborasi antar penegak hukum itu berjalan, jadi semua lembaga Kementerian dan ini apresiasi setinggi tingginya. Untuk proses pencabutan sampai dengan pemeriksaan tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing," tutupnya.

OPINI
Mengapa Banjir Perum 4 Tangerang Menjadi "Tradisi" Tahunan Tanpa Solusi?

Mengapa Banjir Perum 4 Tangerang Menjadi "Tradisi" Tahunan Tanpa Solusi?

Senin, 16 November 2026 | 10:00

Setiap kali memasuki musim penghujan, kecemasan selalu membayangi warga di kawasan Perumahan 4 (Perum 4) Tangerang. Air hujan yang turun tidak lagi dipandang sebagai berkah, melainkan ancaman berulang.

AYO! TANGERANG CERDAS
Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Senin, 16 November 2026 | 10:11

Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan kokurikuler bertema Kearifan Lokal dan Kewirausahaan pada 9-10 November 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenal budaya tradisional

BANTEN
162 Warga Baduy Terindikasi TBC dari Hasil Rontgen, Srikandi PLN UID Banten Turun Beri Pendampingan

162 Warga Baduy Terindikasi TBC dari Hasil Rontgen, Srikandi PLN UID Banten Turun Beri Pendampingan

Sabtu, 21 November 2026 | 07:23

Hasil pemeriksaan rontgen terhadap 259 warga di wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, pada April 2026 menunjukkan 162 orang memiliki gambaran radiologi yang mengarah pada tuberkulosis (TBC).

BISNIS
62.360 UMKM Kabupaten Tangerang Terima Dana Bergulir Rp350 Miliar, DPR Minta Anggaran Ditambah

62.360 UMKM Kabupaten Tangerang Terima Dana Bergulir Rp350 Miliar, DPR Minta Anggaran Ditambah

Jumat, 20 November 2026 | 21:43

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelontorkan anggaran sebesar Rp350 Miliar melalui program unit pengelola dana bergulir (UPDB), untuk permodalan unit usaha baru para pelaku UMKM di wilayahnya.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill