TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 115 rumah di Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, terendam banjir setinggi 60 hingga 100 sentimeter sejak Sabtu 3 Januari 2026. Selain permukiman, luapan air juga menenggelamkan sedikitnya 35 hektare sawah milik warga setempat.

Sukemi, Kepala Desa Pasir Ampo mengungkapkan bahwa banjir ini merupakan dampak dari jebolnya tanggul Sungai Cidurian yang tidak mampu menahan kiriman air dari wilayah Bogor dan Rangkasbitung. Mirisnya, tanggul tersebut sudah dalam kondisi jebol sejak tahun 2015.

‎"Sudah 11 tahun tapi belum ada perbaikan dari Pemerintah Provinsi Banten, padahal tiap tahun banjir," jelasnya, Senin 5 Januari 2026.

Menurut Sukemi, keluhan warga seolah tidak didengar oleh Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki kewenangan atas penanganan aliran sungai tersebut.

Padahal, bencana banjir menjadi agenda tahunan yang selalu menghantui warga setiap kali debit air Sungai Cidurian meningkat. Ia menyesalkan ketiadaan perhatian dari pemerintah provinsi meski kondisi ini sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

‎"Ada 115 rumah dan 35 hektare sawah, terendam akibat luapan Kali Cidurian," lanjutnya. 

Kondisi warga semakin memprihatinkan karena hingga Senin siang, belum ada satu pun petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang yang turun ke lokasi.

Warga mengaku belum menerima bantuan logistik maupun armada untuk evakuasi, sehingga sebagian besar penyintas banjir harus bertahan dengan keterbatasan selama tiga hari terakhir.

‎"Selama tiga hari ini belum ada bantuan, baik memberikan pasokan logistik ataupun bantuan untuk mengungsikan warga," kata Sukemi.

Saat ini, warga Desa Pasir Ampo hanya bisa berharap Pemprov Banten segera mengambil langkah nyata dengan memperbaiki tanggul yang rusak permanen tersebut.

Perbaikan tanggul dinilai sebagai satu-satunya solusi jangka panjang agar ratusan kepala keluarga di wilayah tersebut tidak terus-menerus menjadi langganan banjir.

‎"Harapannya pemprov bisa melihat kondisi ini, tapi enggak ada sedikit pun perhatian dari pemerintah," tutup Sukemi.