TANGERANG-Putera Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, resmi diusulkan DPD II Partai Golkar Kabupaten Tangerang ke DPP sebagai bakal calon Bupati periode 2013 - 2018. Meski kepastian bakal diusung DPP masih menunggu proses, kalangan lembaga kemasyarakatan dan organisasi lain mulai khawatir.
Salah satunya, nasib PNS yang bakal digiring sebagai elemen peraup suara. Apalagi, Bupati Tangerang H Ismet Iskandar masih menjabat di sela-sela pelaksanaan Pemilukada yang tahapannya bakal dimulai Juni mendatang.
“Kalau ternyata keputusan Golkar seperti itu, yang paling terkena imbas adalah PNS. Karena pastinya mereka bakal digiring untuk mensukseskan pencalonan,” terang Cholid Ismail, Koordinator AMPUR Kabupaten Tangerang.
Analisa tersebut dikemukakan oleh Cholid melihat praktik di lapangan soal ketidaknetralan PNS yang mulai terjadi. Salah satunya pelaksanaan even sepakbola atas nama Zaki Cup. Menurutnya, dalam pelaksanaan even itu dalam tataran implisit banyak pergerakan yang menggunakan birokrat. Tujuannya, mengedepankan pemilih pemula dan memperkenalkan kandidat.
“Kami tidak melarang kandidat melaksanakan kegiatan. Namun kalau sudah mengunakan elemen birokrasi itu yang kami sesalkan. Turnamen tersebut dilaksanakan sebelum keputusan DPD mengusulkan nama Zaki. Nah, kalau sudah resmi diusung, maka bukan tidak mungkin gerakan birokrat menjadi nyata sekali,” paparnya.
Dengan kondisi yang sudah ada inilah, Cholid sangat pesimis bahwa birokrat bakal netral apabila Ahmed Zaki Iskandar bakal maju. Apalagi berkaca dari Pemilukada sebelumnya, ketidaknetralan PNS tidak diganjar dengan sanksi yang sepadan. Termasuk jumlah PNS yang diganjar pun tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.
“Bukan semata soal netralitas PNS yang dipertaruhkan. Tapi juga hak PNS bakal terkebiri dengan kondisi in,” ujarnya.
(SUT)
