TANGERANG-Nasib KPUD Kabupaten Tangerang di ujung tanduk. Pasalnya sejumlah elemen masyarakat siap melaporkan kinerja lembaga itu ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa.
"Mereka mendapat anggaran Rp 60 miliar. Namun pada kenyataannya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada yang baru saja selesai, tidak sampai 60 persen. Kemana anggaran sosialisasi itu?" ucap Doli Agung Suprapto, Ketua Himata (Himpunan Mahasiswa Tangerang) Raya, saat menggelar aksi demo di Tigaraksa, Selasa (18/12).
Menurut Doli, dugaan korupsi sangat kuat terjadi di tubuh KPUD Kabupaten Tangerang. Karena pilkada Kabupaten Tangerang yang memilih Bupati/Wakil Bupati Tangerang tidak sesuai harapan. "Kami sudah memiliki data penyimpangan penggunaan anggaran di tingkat kecamatan. Data itu akan kami serahkan ke Kejaksaan Tigaraksa," ucapnya.
Menurut Doli, aksi demo yang dilakukan untuk meminta agar ada transparansi anggaran yang digunakan oleh KPUD dalam setiap kegiatan. Sedangkan DPRD diminta untuk melakukan tugasnya sebagai pengawas penggunaan anggaran KPUD.
"Meskipun dana tersebut berstatus hibah, tetap harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD," ucapnya.(RAZ)
