TANGERANG-Komisi IX DPR RI meminta penjelasan kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar terkiat kasus Pabrik Kuali atau CV. Sinar Logam yang berlokasi di Kampung Bayur Opak RT 03 RW 06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Selasa (14/5).
Zaki Iskandar menjelaskan, terkait permasalahan buruh CV. Sinar Logam yang ada di wilayah Sepatan Timur berawal dari penggerebekan Satuan Reskrim Polresta Tangerang, Jumat (3/5) sore.
Pengerebekan itu bermula ada laporan salah satu Buruh asal Lampung Utara yang berhasil melarikan diri, dan buruh tersebut melaporkan ada buruh yang dipekerjakan secara tidak manusiawi dan perusahaan yang tidak memiliki izin usaha di wilayah Kabupaten Tangerang. Atas laporan tersebut kepolisian Lampung Utara memberikan informasi kepada kepolisian Kabupaten Tangerang.
CV Sinar Logam yang dimiliki Yuki Irawan telah memperkerjakan karyawan sebanyak 34 orang. Dari 34 buruh yang bekerja pada CV Sinar Logam tersebut sebanyak 17 orang berasal dari Kabupaten Cianjur, 2 orang dari Bandung, 5 orang dari Lampung dan 2 orang asal Kabupaten Tangerang.
“Semua buruh sudah kembali ke daerahnya masing-masing,” kata Zaki.
Pasca penggerebakan tersebut, pihaknya sudah menginstruksikan langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk mengecek langsung kesehatan, karena banyak buruh yang selama ini disekap menderita sakit dan gangguan kesehatan.
Dari pengusutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada pola sistimatis sehingga praktik perbudakan buruh ini bisa berlangsung, dikarenakan CV Sinar Logam yang dimiliki Yuki Irawan tidak memiliki izin. “Tidak terdaftar baik izin usaha dan perdagangan SIUP, serta IMB, izin gangguan dan atau HO perusahaan tersebut tidak ada,” ujarnya.
Lanjut Bupati, kami sudah menginstruksikan kepada Camat yang ada di Kabupaten Tangerang untuk menyisir semua pelaku usaha terutama industri kecil menengah di wilayah Kabupaten Tangerang. Penyirisan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi apakah memiliki izin usaha dan perdagangan SIUP, serta IMB, izin gangguan dan atau HO. “Sehingga peristiwa perbudakan buruh seperti di Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur tidak terulang kembali,” ujarnya.
Kabupaten Tangerang memiliki lebih dari 5000 industri baik industri bersekala besar, kecil dan menengah, jumlah pabrik ini memang tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengawas yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang hanya 15 orang, bila meilihat data jumlah industri yang dimiliki Kabupaten Tangerang harusnya tenaga pengawas minimal 50 orang.
“Kami sudah meminta kepada Kementerian Pendahyagunaan Aparatur Negara untuk menambah tenaga pengawas pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, sehingga pengawasan terhadap industri yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang bisa optimal dan tidak akan terjadi lagi perbudakan buruh,” ungkap Zaki.
Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning meminta kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar untuk menutup perusahaan UKM dan industri rumah tangga yang tidak memiliki izin usaha dan mengeksploitasi pekerja."Kami meminta dan mendesak bupati supaya turun ke bawah, saya bilang gerakan yang resolusioner lah, seperti bupati bisa mengajak Kapolres, Dandim, jadi tidak ada alasan itu kesalahan camat lah, kepala desa, tetapi ini kebijakan tetap ada di bupati," ujar Ribka
Menurut dia, Bupati dan Dinas Tenaga Kerja telah lalai dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga terjadi kasus perbudakan itu. Oleh karena itu, komisi menuntut agar dibentuk tim terpadu bertugas menuntaskan kasus tersebut.(HMS)
TODAY TAG
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
