TANGERANG-Asosiasi Perusahaan Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan di Resto Bukit Randu, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Rabu (16/10) siang.
APPSI yang tergabung dari ratusan perusahaan iklan itu melakukan rapat koordinasi dengan para anggotanya untuk membahas peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pemasangan papan reklame di bahu jalan yang kerap menimbulkan permasalahan.
"Penjelasan tentang peraturan pemasangan iklan di seluruh daerah dilakukan oleh Pemda setempat," ujar Ketua APPSI H. Supriono.
Supriono menambahkan, ketika anggota APPSI medapatkan permasalahan dalam pemasangan iklan, maka mereka dapat mengajukan permohonan secara lisan untuk mendapatkan bantuan dari APPSI, terkait masalah yang telah dihadapi oleh setiap anggota.
"Jika salah satu anggota mendapatkan masalah hukum makanya APPSI wajib untuk menyelesaikan masalah yang ada," ujarnya.
Sekjen APPSI Madanis Manong mengatakan, rapat koordinasi ini juga menyangkut masalah yang melanda perusahan iklan yang juga anggota APPSI di Banten. Salah satunya PT Bili Sinar Pratama yang bersengketa dengan Pemerintah Kota Tangerang.
"Pihak APPSI sangat menyesalkan pelanggaran di luar prosedur yang dialami oleh PT Bili Sinar Pratama. Kami akan menindak secara tegas masalah tersebut," ujarnya.
Pihaknya juga mengharapkan agar Pemerintahan Daerah dan pihak-pihak yang berwenang dapat bekerjasama dengan baik dengan anggota APPSI.
Seperti diketahui, Pemkot digugat Rp 1 miliar oleh PT Billy Sinar Pratama karena diduga merobohkan reklame milik perusahaan jasa periklanan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Gugatan yang diajukan Direktur PT Billy Sinar Pratama Yanti berawal dari perlakuan diskriminasi yang dilakukan Pemkot Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten.
Penggugat merasa dirugikan karena reklame billboard miliknya yang dipasang di Jalan Jenderal Sudirman, Modernland, Kota Tangerang dibongkar paksa oleh aparat Satpol PP Kota Tangerang dan Provinsi Banten pada 6 Juli 2013 tanpa pemberitahuan secara lisan maupun tertulis.
Akibat pembongkaran secara paksa itu, penggugat mengalami kerugian secara materiil Rp 400 juta dan kerugian secara imateriil sebesar Rp1 miliar.
