Connect With Us

DPRD Akan Panggil Pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 15 Januari 2014 | 18:28

Pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi Blokir Jalan (Rangga A Zuliansyah / TangerangNews)

TANGERANG-DPRD Kota Tangerang akan segera memanggil pihak pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi, untuk mengkofirmasi terkait kenaikan harga sewa lapak yang dinilai terlalu tinggi hingga menyebabkan para pedagang melakukan aksi demo.

 Sebelumnya, perwakilan pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi mendatangi Komisi III DPRD Kota Tangerang untuk mengadukan kenaikan harga sewa lapak sebesar 15 persen oleh PT Selaras Griya Adigunata, Senin (13/1).

 “Kemarin udah kita terima aduannya, pedagang minta kenaikan tidak lebih dari 15 persen. Tapi keinginan pengelola minta 15 persen. Ya nanti kita akan panggil pengelolanya dan para pedagang untuk mencari titik temu masalah ini,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang TB Mahdi, Rabu (15/1).

 Menurut TB Mahdi, Pasar Induk Tanah Tinggi di kelola oleh pihak swasta sehingga tidak ada regulasi pemerintah yang mengatur soal kenaikan harga sewa lapak. Meski demikian pihaknya akan memfasilitasi para pedagang dan pengelola pasar untuk merembuk dan menyelesaikan masalah tersebut.

 “Tidak ada kebijakan buat pasar swasta, itu murni dikelola swasta, kecuali yang dikelola PD Pasar. Kita hanya fasilitator saja, tapi ada beberapa hal yang cukup signifikan yang ingin kita tanyakan ke pengelola, seperti soal tarif parkir dan bongkar yang tarifnya juga mahal. Ini juga dikeluhkan pedagang, mungkin bisa diturunkan,” katanya.

 Seperti diketahui, Sekitar 200 pedagang sayur dan buah di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang yang tergabung dalam Forum Pedagang Bersatu, memblokir Jalan Jenderal Sudirman, Senin (13/1). Pemblokiran tersebut merupakan bagain dari aksi demo pedagang yang memprotes kenaikan harga sewa lapak yang dinilai terlalu mahal.

 Pengelola pasar menaikan harga 15 persen dan berlaku 1 Januari 2014. Namun para pedagang minta kenaikan tak ebih dari 10 persen.  Menurut pedagang, tarif baru tersebut memberatkan, karena kondisi ekonomi mereka sedang tidak stabil lantaran musim hujan yang menyebabkan sebagian sayur mayur gagal panen.
 
BANTEN
Berpotensi Kelola Rp42 triliun, Andra Soni Dorong Pemda Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Berpotensi Kelola Rp42 triliun, Andra Soni Dorong Pemda Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Jumat, 19 Desember 2025 | 14:40

​Gubernur Banten Andra Soni mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota di Provinsi Banten untuk menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten.

HIBURAN
5 Alasan Angka Perceraian di Indonesia Makin Tinggi, Sebagian Dipengaruhi Sosmed

5 Alasan Angka Perceraian di Indonesia Makin Tinggi, Sebagian Dipengaruhi Sosmed

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:20

Belakangan ini media sosial ramai diwarnai isu perceraian artis dan influencer. Alasannya beragam, mulai dari dugaan penipuan dan penggelapan uang, perselingkuhan, persoalan ekonomi, hingga konflik keluarga yang tak kunjung selesai.

TANGSEL
Krisis Sampah, Pengamat Desak Pemkot Tangsel Tinggalkan Sistem Open Dumping

Krisis Sampah, Pengamat Desak Pemkot Tangsel Tinggalkan Sistem Open Dumping

Jumat, 19 Desember 2025 | 23:36

Krisis sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat sorotan tajam dari akademisi mengenai rapuhnya sistem transisi pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill