Connect With Us

Rano Minta Cisadane Dinormalisasi Dulu

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 22 Januari 2014 | 12:36

Gubernur Banten Rano Karno, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Saat Meninjau Bendungan Pintu Air 10 (Rangga / TangerangNews)

TANGERANG-Wakil Gubernur Banten Rano Karno mendukung Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang menolak wacana Pemprov DKI Jakarta untuk membuat sodetan Ciliwung-Cisadane (Cici) guna mengurangi banjir. Hal itu dikatakannya saat meninjau Bendungan Pintu Air 10, di Jalan Sangego, Kota Tangerang, bersama Arief dan Zaki, Rabu (22/1) pagi.

 “Saya dengar  ini perencanaan lama, yang waktu itu sudah dibatalkan, sekarang timbul lagi wacana ini, sehingga dengar kembali Bupati dengan Wali Kota Tangerang keberatan karena memang Provinsi Banten pun tidak mendukung perencanaan ini, kalau memang merugikan kami. Nah itulah kita perlu duduk bersama, kita lihat lah sekarang kondisi Sungai Cisadane di sini, normalisasi belum dilakukan sekian tahun,” tukasnya.

Menurut Rano Karno, penolakan tersebut juga karena Cisadane mengalami pendangkalan serta harus dinormalisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan Sodetan Ciliwung-Cisadane.

“Realitanya Sungai Cisadane ini debit airnya sudah tinggi. Sebenarnya kita mau DKI jangan hanya membuat sodetan, tapi jalurnya tidak dipersiapkan. Cisadane harus dinormalisasi dulu untuk antisipasi agar sungai ini siap,” katanya.

Rano juga menyatakan, bahwa pemerintah daerah pun memiliki keterbatasan anggaran dalam mengatasi bencana, sehingga pemerintah pusat juga wajib membantu.

“Kabupaten dan Kota pasti saja memiliki keterbatasan, harusnya ini diperhatikan. Provinsi Banten saja anggaran untuk bencana itu Rp 10 miliar, jadi harus bantu pusat,” paparnya.

Terkait ketidak hadirannya saat rapat membaha wacana Sodetan Ciliwung-Cisadane di Bendung Katulampa Bogor, Senin (19/1) lalu, Rano menyatakan bahwa saat itu dirinya sedang rapat Paripurna.

“Saya bukan ngambek, waktu itu sudah ditelpon Gubernur (Jokowi), tapi saya bilang tidak bisa karena ada paripurna. Lagian Katulampa kan tidak masuk wilayah Banten, itu Jawa Barat. Tapi saya tetap kirim perwakilan ke sana,” ujarnya.

Sementara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, bahwa saat ini lima kecamatan di Kota Tangerang mengalam kebanjiran akibat luapan Sungai Cisadane, apalagi jika dibuat sodetan. Hal ini tentunya sudah menjadi jawaban bagi pemerintah DKI Jakarta.

“Itu ego mereka saja, nah sekarang pertanyaannya apakah tidak ego DKI hanya melihat kondisinya sendiri, padahal banjir juga terjadi di wilayah sekitarnya. Justru Kota Tangerang sedang menormalisasi Kali Angke dalam rangka mengantisipasi banjir yang ada di DKI. Jadi rasanya tadi kita harus sama-sama duduk bareng mencari solusi yang baik karena yang kita tangani ini kepentingan masyarakat,” paparnya.
OPINI
Indonesia Surga Mafia Judol Internasional?

Indonesia Surga Mafia Judol Internasional?

Minggu, 17 Mei 2026 | 15:42

Pada 9 Mei 2026 Bareskrim Polri menahan 320 WNA pelaku sindikat judi online di gedung perkantoran Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Setiap tahun selalu ada penangkapan sindikat Judol.

WISATA
Pusat Kuliner G Town Square Gading Serpong Tutup, Pindah Lokasi ke Tigaraksa

Pusat Kuliner G Town Square Gading Serpong Tutup, Pindah Lokasi ke Tigaraksa

Senin, 18 Mei 2026 | 11:09

Pusat kuliner G Town Square di kawasan Gading Serpong dipastikan menghentikan operasionalnya mulai 15 Mei 2026.

BANTEN
Pemprov Banten Usulkan Perampingan Dinas PUPR dan Perkim agar Gampang Eksekusi Program

Pemprov Banten Usulkan Perampingan Dinas PUPR dan Perkim agar Gampang Eksekusi Program

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:46

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai mengusulkan perampingan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

TEKNO
Begini Cara Cek KTP Dipakai Pinjol Ilegal atau Tidak, Bisa Lewat Online

Begini Cara Cek KTP Dipakai Pinjol Ilegal atau Tidak, Bisa Lewat Online

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:33

Masyarakat bisa mengecek sendiri apakah KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka pernah dipakai untuk pinjaman online (pinjol) tanpa izin.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill