Connect With Us

Rano Minta Cisadane Dinormalisasi Dulu

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 22 Januari 2014 | 12:36

Gubernur Banten Rano Karno, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Saat Meninjau Bendungan Pintu Air 10 (Rangga / TangerangNews)

TANGERANG-Wakil Gubernur Banten Rano Karno mendukung Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang menolak wacana Pemprov DKI Jakarta untuk membuat sodetan Ciliwung-Cisadane (Cici) guna mengurangi banjir. Hal itu dikatakannya saat meninjau Bendungan Pintu Air 10, di Jalan Sangego, Kota Tangerang, bersama Arief dan Zaki, Rabu (22/1) pagi.

 “Saya dengar  ini perencanaan lama, yang waktu itu sudah dibatalkan, sekarang timbul lagi wacana ini, sehingga dengar kembali Bupati dengan Wali Kota Tangerang keberatan karena memang Provinsi Banten pun tidak mendukung perencanaan ini, kalau memang merugikan kami. Nah itulah kita perlu duduk bersama, kita lihat lah sekarang kondisi Sungai Cisadane di sini, normalisasi belum dilakukan sekian tahun,” tukasnya.

Menurut Rano Karno, penolakan tersebut juga karena Cisadane mengalami pendangkalan serta harus dinormalisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan Sodetan Ciliwung-Cisadane.

“Realitanya Sungai Cisadane ini debit airnya sudah tinggi. Sebenarnya kita mau DKI jangan hanya membuat sodetan, tapi jalurnya tidak dipersiapkan. Cisadane harus dinormalisasi dulu untuk antisipasi agar sungai ini siap,” katanya.

Rano juga menyatakan, bahwa pemerintah daerah pun memiliki keterbatasan anggaran dalam mengatasi bencana, sehingga pemerintah pusat juga wajib membantu.

“Kabupaten dan Kota pasti saja memiliki keterbatasan, harusnya ini diperhatikan. Provinsi Banten saja anggaran untuk bencana itu Rp 10 miliar, jadi harus bantu pusat,” paparnya.

Terkait ketidak hadirannya saat rapat membaha wacana Sodetan Ciliwung-Cisadane di Bendung Katulampa Bogor, Senin (19/1) lalu, Rano menyatakan bahwa saat itu dirinya sedang rapat Paripurna.

“Saya bukan ngambek, waktu itu sudah ditelpon Gubernur (Jokowi), tapi saya bilang tidak bisa karena ada paripurna. Lagian Katulampa kan tidak masuk wilayah Banten, itu Jawa Barat. Tapi saya tetap kirim perwakilan ke sana,” ujarnya.

Sementara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, bahwa saat ini lima kecamatan di Kota Tangerang mengalam kebanjiran akibat luapan Sungai Cisadane, apalagi jika dibuat sodetan. Hal ini tentunya sudah menjadi jawaban bagi pemerintah DKI Jakarta.

“Itu ego mereka saja, nah sekarang pertanyaannya apakah tidak ego DKI hanya melihat kondisinya sendiri, padahal banjir juga terjadi di wilayah sekitarnya. Justru Kota Tangerang sedang menormalisasi Kali Angke dalam rangka mengantisipasi banjir yang ada di DKI. Jadi rasanya tadi kita harus sama-sama duduk bareng mencari solusi yang baik karena yang kita tangani ini kepentingan masyarakat,” paparnya.
BANDARA
Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Jumat, 16 Januari 2026 | 22:13

Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.

KAB. TANGERANG
Ini Pesan Terakhir Pilot Pesawat ATR 42-500 kepada Istri

Ini Pesan Terakhir Pilot Pesawat ATR 42-500 kepada Istri

Senin, 19 Januari 2026 | 19:50

Pihak keluarga berharap Captain Andy Dahananto, pilot pesawat ATR 42-500 dapat kembali dengan selamat dari insiden jatuhnya pesawat tersebut.

HIBURAN
Tak Lagi Sejalan, Prilly Latuconsina Undur Diri dari Rumah Produksi Miliknya

Tak Lagi Sejalan, Prilly Latuconsina Undur Diri dari Rumah Produksi Miliknya

Senin, 19 Januari 2026 | 14:33

Aktris sekaligus produser Prilly Latuconsina secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Sinemaku Pictures, rumah produksi yang ia dirikan bersama Umay Shahab sejak 2019.

OPINI
Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Senin, 19 Januari 2026 | 15:43

Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill