TANGERANG-Ketidaktahuan calon anggota legislatif (Caleg) tentang perbedaan
cost politisc (ongkos politik) dengan
money politics (politik uang) kerap menyebabkan mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran pemilu.
Lembaga Strategis Pembangunan Banten (PSPB) menggelar Diskusi Terbuka Mewujudkan Pemilu Bersih, Jujur dan Adil, Minggu (9/2) di Restoran Istana Nelayan, Kebon Nanas, Kota Tangerang. Kegiatan tersebut dihadiri KPU Kota Tangerang, Panwaslu, Polres dan para Caleg.
Direktur Porogram LSPB Ade Yunus mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka membantu KPU mensosialsiasikan tentang pemilu. Pihaknya mengangkat perbedaan
cost politics dan
money politics yang belum diketahui para caleg.
“Antara
cost politics dan
money politics perbedaannya tipis sekali. Banyak juga yang tidak tahu. Bagi caleg serangan fajar itu
cost politics. Padahal itu pelanggaran yang termasuk
money politics. Lewat diskusi ini kita ingin tahu, caleg memahami tidak tentang perbedaannya dan bagaimana komitmen mereka memisakan dua hal tersebut,” ujarnya.
Selain itu, kata Ade, lewat diskusi tersebut, diharapkan adanya langkah antisipasi atau upaya prefentif dari KPU dan Panwaslu untuk mencegah money politik.
“Mungkin sulit untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan ideal, paling tidak ada upaya kita untuk memastikan komitmen ketegasan panwaslu menindak caleg yang pelanggar dan KPU menjalankan proses pemilu sesuai peraturan,” tukasnya.
Ketua Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Tangerang Agus Muslim menjelaskan, yang membedakan antara
cost politics dan
money politics adalah konteksnya. Jika caleg memberikan uang dengan tujuan agar masyarakat memilih mereka itu sudah masuk
money politics.
“Kalau caleg datang ke suatu acara seperti pengajian atau pernikahan, lalu kampanye dan membagikan uang, ya itu sudah melanggar. Tapi kalau dia datang saja tanpa kampanye itu tidak apa-apa,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya money politics khususnya serangan fajar, kata Agus, pihaknya, telah menerjunkan sebanyak 370 Petugas pengawas lapangan (PPL) di seluruh kelurahan. Agus mengakui jumlah personil memang masih kurang, jadi dia berharap agar masyarakat dan calegnya sendiri agar tidak melakukan pelanggaran.
“Pemilu yang jujur, bersih dan adil tidak akan terwujud jika tidak adanya sinergi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Jadi jangan hanya kita yang komitmen untuk mencegah, tapi caleg juga jangan sengaja melanggar,” tukasnya.
