TANGERANG-Kota Tangerang kerap menjadi daerah langganan banjir setiap musim penghujan. Namun hingga kini, Pemkot Tangerang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine membenarkan jika Pemkot Tangerang  belum memiliki BPBD. Untuk pembentukan BPBD, menurutnya, harus membentuk Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Tapi Raperdanya belum diajukan sampai sekarang. Padahal kalau melihat kondisi sekarang, BPBD dibutuhkan sekali," jelasnya, Senin (7/7).

Dijelaskan Herry, jika Raperda SOTK sudah diajukan, nantinya akan dibahas oleh DPRD untuk dibentuk Perda dan kegiatan operasionalnya dianggarkan dalam APBD. "Kan tidak mungkin ada Badannya tapi tidak ada anggaannya, pegawainya harus digaji," ujarnya.

Selama ini penanggulangan bencana banjir dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, namun sifatnya belum permanen. Wali Kota mang berencana merubah Damkar menjadi BPBD, namun menurutnya hal itu terlambat.

"Harusnya segera dibentuk, sekarang sudah banjir, kita sudah terlambat. Jadi lebih baik Raperdanya cepat diajukan agar cepat dibahas, karena masa jabatan dewan akan habis tahun ini," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismanyah menyatakan pihaknya tengah sedang mempersiapkan Raperda Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) untuk melebur dan merubah sejumlah organisasi. Nantinya Damkar hilang dan berubah menjadi BPBD.

Arief mengatakan, perubahan SOTK tersebut untuk lebih mengefektifkan tugas pokok dan fungsi. Untuk Damkar sendiri, menurutnya memang bertugas menangani bencana alam, tidak hanya sebagai pemadam kebakaran saja.

“Dalam Damkar juga ada evakuasi dan pencegahan bencana, jadi sekalian saja dirubah menjadi BPBD. Nanti strukturnya vertikal sampai ke pusat, sehingga koordinasinya mudah dalam menanggulangan bencana,” jelasnya.