Connect With Us

Pejabat Damkar Sidang Minggu Depan

| Kamis, 8 Oktober 2009 | 18:10

TANGERANGNEWS-Persidangan kasus penyalahgunaan uang hasil penyewaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp 540 juta yang melibatkan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tangerang Edi Mulyanto akan segera digelar mulai pekan depan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Menurut Humas PN Tangerang Arthur Hangewa, persidangan tersebut akan digelar setelah 14 hari dilimpahkannya berkas perkara. Pihaknya pun telah menunjuk majelis hakim untuk mengadili kasus tersebut. “Kalau tanggalnya saya belum tau, tapi informasi dari Panitera akan digelar minggu depan. Sedangkan majelis hakim yang ditunjuk adalah Haran Tarigan sebagai hakim Ketua. Untuk hakim anggotanya, Ny Erna Matau Seja dan Saya sendiri,” ungkapnya. Sementara mengenai Kepala Seksi Pencegahan Dinas Damkar Kota Tangerang Sawira, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi Damkar Kota Tangerang, Arthur mengaku belum mendapat informasi mengenai persidanganya. “Kalau Sawira saya belum tau. Mungikn berkas perkaranya belum dilimpahkan,” terangnya. Seperti diketahui sebelumnya, Edi dan Sawira diduga menyalahgunakan uang hasil penyewaan mobil atau armada kebakaran milik Pemerintah Kota Tangerang tanpa seizin Walikota Tangerang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang yang menyelidiki kasus tersebut mengetahui korupsi yang dilakukan tersangka dilakukan dengan cara membuat Memory of Understanding (MoU) dengan pihak swasta untuk menaruh kendaraan khusus pemadam kebakaran di sejumlah pusat niaga. Dengan maksud seolah-olah sejumlah pusat niaga itu memiliki kendaraan pemadam kebakaran. Dalam MoU itu, tertulis setiap bulannya swasta wajib memberikan uang kepada Kantor Dinas Pemadam Kebakaran yang kini menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Setiap tahun mulai dari 2005 hingga 2009, pihak Damkar menarik iuran Rp3 juta sampai Rp5 juta. Akibat pelanggaran tersebut, pihak Kejari Tangerang menjerat Edi dan Sawira dengan Pasal 2, 3, 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara.(rangga)
AYO! TANGERANG CERDAS
Tak Ada Bocoran, Kemendikdasmen Sebut Soal TKA Berbeda Tiap Perangkat

Tak Ada Bocoran, Kemendikdasmen Sebut Soal TKA Berbeda Tiap Perangkat

Selasa, 4 November 2025 | 12:56

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta para siswa yang akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk tidak terpancing mencari bocoran soal.

NASIONAL
Biaya Haji 2026 Disepakati Turun Jadi Rp54 Juta per Jamaah

Biaya Haji 2026 Disepakati Turun Jadi Rp54 Juta per Jamaah

Kamis, 30 Oktober 2025 | 17:58

Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI akhirnya menyetujui besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp54.193.807 per jamaah.

TEKNO
Tidak Disangka, 10 Provinsi Ini Masih Gunakan Telepon Kabel, Banten Nomor 4

Tidak Disangka, 10 Provinsi Ini Masih Gunakan Telepon Kabel, Banten Nomor 4

Senin, 3 November 2025 | 19:39

Di tengah era serba digital dan dominasi ponsel pintar, penggunaan telepon kabel ternyata belum sepenuhnya punah di Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill