Connect With Us

Ini kata Pemkot Tangerang soal Rumah yang menghalangi Jalan

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 4 Agustus 2015 | 17:44

Rumah yangn dijadikan toko berada di tengah-tengah jalan. (Rangga A Zuliansyah / Tangerangnews)

 

TANGERANG- Pemerintah Kota Tangerang menjelaskan terkait bangunan rumah yang menjorok ke tengah Jalan Maulana Hasanudin, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Rumah tersebut tidak bisa dibebaskan lantaran si pemilik tersangkut masalah hutang piutang dengan Bank.

"Ada permasalahan pemilik dengan Bank terkait hutang piutang. Katanya bukti kepemilikan tanah digadaikan, jadi kita tidak bisa membelinya. Nanti transaksi dengan siapa kalau bukti kepemilikannya tidak diserahkan ke kita?," kata Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Kota Tangerang Saepul Rohman, Senin (4/7).

Menurut Saepul, sebenarnya saat proyek pelebaran Jalan Maulana Hasanudin tahun 2012 lalu, pemilik rumah tidak ada masalah terkait harga pembebasan yang diberikan Pemkot. Namun sertifikatnya tengah diagungkan ke Bank. Terkait siapa pemilik bangunan dan harga pembebasan, Saepul mengaku tidak ingat.

"Pemilik sudah deal dengan Pemkot Tangerang terkait harga tanah dan bangunan. Kalau pemiliknya saya nggak ingat, harganya berapa juga tidak tahu detailnya. Dulu pembebasan lahan untuk jalan diurus Dinas Tata Kota, sekarang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, coba tanya kesana," jelasnya.

Saepul mengatakan pihaknya akan mengecek kembali pemasalahan tersebut. Pasalnya hal itu telah berlangsung lama dan kondisi bangunan yang menjorok ke jalan menganggu pengendara. "Nanti kita cek lagi apakah permasalahan piutangnya sudah selesai atau belum. Pasti si pemilik juga tidak akan nyaman punya rumah ngalangin jalan begitu," pungkasnya.

 


Ditanya bagaimana jika pemilik menolak harga pembebasan yang di tawarkan Tim Apresial saat ini? Menurut Saeful, pihaknya akan menyerahkan permasalahan tersebut ke pengadilan.

"Berdasar UU No. 2/2012, kalau ada masyarakat yang tidak ada keepakatan terkait harga yang ditetapkan tim apresial, uang akan kita titipkan ke Pengadilan. Nanti keputusan tergantung hakim, apakah nilai yang ditetapkan apresial sudah sesuai dengan azaz keadilan serta aturan dan ketentuan. Jika harga sudah sesuai dan pemilik masih menolak, ya bisa saja dilakukan pembongkaran bangunan, karena ini demi kepentingan umum," tukasnya.

 


Seperti diketahui, sebuah bangunan rumah di Jalan Maulana Hasanudin, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang menjorok di tengah-tengah jalan raya.

Bangunan yang tak jauh pintu perlintasan stasiun Kereta Api Poris  tersebut dijadikan tiga unit toko, yakni permak levis dan laundry. Bangunan menjorok ke tengah jalan, sehingga menghabiskan setengah jalur jalan.  Akibatnya, kendaraan yang hendak melintas harus berbelok menghindari bangunan tersebut. Hal ini tentu membahayakan lalu lintas.

KAB. TANGERANG
20 Ribu Pekerja Informal di Kabupaten Tangerang Belum Terlindungi Jaminan Sosial, Pemkab Ngarep Bantuan CSR

20 Ribu Pekerja Informal di Kabupaten Tangerang Belum Terlindungi Jaminan Sosial, Pemkab Ngarep Bantuan CSR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:13

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mencatat masih ada sekitar 20.000 pekerja sektor informal di wilayahnya yang hingga saat ini belum tersentuh jaminan sosial.

KOTA TANGERANG
Pemkot Tangerang Tunda Relokasi PKL Pasar Anyar hingga 3 November, Ini Alasannya

Pemkot Tangerang Tunda Relokasi PKL Pasar Anyar hingga 3 November, Ini Alasannya

Kamis, 29 Oktober 2026 | 19:09

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memutusakan untuk menunda proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di badan Jalan Kiasnawi dan Jalan Ahmad Yani.

BANTEN
Hadir di KEK ETKI Banten, Urus Dokumen Keimigrasian Kini Tinggal ke Beranda Imigrasi

Hadir di KEK ETKI Banten, Urus Dokumen Keimigrasian Kini Tinggal ke Beranda Imigrasi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 20:49

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan fasilitas Beranda Imigrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (ETKI) Banten, BSD City, Kabupaten Tangerang

OPINI
Korupsi dan Politik Pilih-Pilih Standar Global

Korupsi dan Politik Pilih-Pilih Standar Global

Jumat, 23 Oktober 2026 | 19:42

Wacana redefinisi korupsi yang dilemparkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memicu kegaduhan baru di ruang publik. Pemerintah mengusulkan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi bergeser mengikuti standar global

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill